SULBARONLINE.COM, Mamuju – Wacana penerapan kebijakan pendidikan gratis yang kini tengah ramai digulirkan pemerintah pusat mendapat perhatian serius dari legislator di daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, H. Sugianto, mengingatkan agar kebijakan strategis tersebut dipersiapkan secara matang dan tidak hanya berhenti sebagai program eksperimental semata.
Sugianto menilai, gagasan sekolah gratis merupakan niat baik yang patut disambut positif oleh seluruh pihak. Namun, tanpa kajian yang mendalam dan perencanaan yang terukur, kebijakan tersebut dikhawatirkan gagal memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jadi pendidikan gratis itu perlu kita sambut baik bersama. Namun perlu kajian mendalam agar tidak terkesan menjadi program uji coba semata,” ujar Sugianto saat dikonfirmasi, Sabtu 17 Oktober 2026.
Refleksi tersebut disampaikan Sugianto berkaca dari pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah sebelumnya yang dinilainya belum berjalan optimal di tingkat tapak.
Ia mencontohkan dinamika implementasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Dapur MBG hingga program KDKMP di daerah.
“Kenapa penting untuk dikaji secara mendalam? Karena kita sudah berpengalaman dengan beberapa program strategis pemerintah yang diluncurkan selama ini, tapi ternyata belum ada yang begitu maksimal pelaksanaannya,” kata Sugianto.
“Sangat tidak kita inginkan begitu banyak program yang diluncurkan, tetapi pada akhirnya hanya menyisahkan angan-angan yang tidak membuahkan karya nyata dan hanya menguntungkan kelompok atau pihak-pihak tertentu belaka,” tegasnya.
Guna mengantisipasi persoalan tersebut, Sugianto mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memetakan setidaknya empat indikator utama sebelum regulasi benar-benar diterapkan.
Pertama, ketahanan fiskal dalam membiayai program secara berkelanjutan, kedua Кеlayakan fasilitas gedung sekolah penunjang, ketiga kelengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar yang merata, keempat regulasi dan kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.
Selain empat poin tersebut, Sugianto menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan bagi lembaga pendidikan swasta. Menurutnya, sekolah swasta di Kabupaten Mamuju memiliki kontribusi besar dalam pemerataan akses pendidikan sehingga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.
Saat ditanya mengenai kebutuhan paling mendesak bagi sekolah swasta di Mamuju, antara Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSD), insentif guru honorer, atau bantuan fasilitas Sugianto menegaskan bahwa ketiga instrumen tersebut sama pentingnya.
“Mengapa ketiga-tiganya? Karena secara umum memang lembaga pendidikan swasta di Mamuju mengharapkan itu semua,” jelasnya.
Sugianto memastikan DPRD Kabupaten Mamuju secara kelembagaan siap mengawal alokasi dan distribusi anggaran pendidikan di daerah agar berjalan transparan serta tepat sasaran.
Meski demikian, ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program pendidikan gratis ini tetap berada pada komitmen penuh pemerintah dalam mengamankan alokasi anggaran.
“Secara kelembagaan adalah merupakan kewajiban kita akan mengawal distribusi anggaran pendidikan di Kabupaten Mamuju nanti. Namun itu tadi, terpulang pada sejauh apa komitmen pemerintah dalam penyediaan anggaran atas setiap program yang diluncurkan,” tutur Sugianto.
(*/ad)
