Sekilas Pembangunan Gender di Sulawesi Barat

Opini1494 Views

OPINI — Banyak konsep tentang gender. Namun, semuanya merujuk pada pengertian yang sama mengenai adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang dimaksud adalah peran antara laki-laki dan perempuan dipandang berbeda secara adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sudut pandang itulah sehingga perlu dibangun kesetaraan laki-laki dan perempuan yang lebih dikenal dengan pembangunan gender. Keberhasilannya diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG merupakan turunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lebih jelasnya, IPG adalah indeks antara capaian IPM laki-laki dan IPM perempuan. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) sejak tahun 2010.
IPG bernilai antara 1-100. Kriterianya, semakin mendekati angka 100, IPG semakin baik karena menunjukkan kesetaraan antara peria dan wanita hampir sama. Namun, IPG yang tinggi belum berarti bahwa IPM suatu daerah sudah dikategorikan tinggi karena bisa saja IPM perempuan dan IPM laki-laki sama-sama rendah.

Sebagai fakta, capaian IPG di Sulawesi Barat sebesar 89,57 pada tahun 2021. IPG tersebut, cukup tinggi, berbeda tipis dengan IPG nasional 91,27, dan berada pada peringkat 23 dari 34 provinsi. Padahal kita ketahui bahwa peringkat IPM Sulbar pada tahun yang sama berada pada urutan ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia.

Dari fakta IPG Sulawesi Barat di atas, tampak konsisten meningkat setiap tahun dengan rata-rata peningkatan 0,90 persen per tahun sejak 2011. Hal ini menunjukkan bahwa ada percepatan peningkatan IPM perempuan.

Komponen Penyusun

Capaian IPG Sulbar sebesar 89,27 di atas, terdiri atas capaian IPM laki-laki sebesar 70,40 dan IPM perempuan sebesar 63,03 pada tahun 2021. IPM laki-laki tumbuh 0,86 persen per tahun sejak 2011 lebih rendah dari pertumbuhan IPM perempuan yang tumbuh sebesar 1,07 persen per tahun. Sebagaimana IPM secara umum, IPM perempuan dan IPM laki-laki juga terdiri atas dimensi kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak.

Dimensi standar hidup layak diwakili oleh Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Dimensi pendidikan diwakili oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kemudian untuk dimensi kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH).

Ketimpangan yang cukup besar pada pengeluaran per kapita yang disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mencapai 13,173 juta rupiah sedangkan perempuan hanya mencapai 6,880 juta rupiah pada 2021.

Pada HLS, perempuan justru lebih tinggi daripada laki-laki yang mencapai 13,17 tahun dan perempuan 12,74 tahun. Artinya, anak laki-laki usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga ke jenjang diploma 1. Sementara anak perempuan usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai jenjang diploma 2.

Ada pun RLS laki-laki mencapai 8,26 tahun sedangkan perempuan mencapai 7,66 tahun. Artinya, secara rata-rata laki-laki di Sulawesi Barat sudah mampu mengenyam pendidikan hingga 8,26 tahun atau sekitar kelas 2-3 SMP, sementara untuk perempuan masih sekitar 7,66 tahun atau sekitar kelas 1-2 SMP.

UHH pada perempuan pun lebih tinggi yang mencapai 67,19 tahun berbanding UHH laki-laki yang mencapai 63,39 tahun. UHH merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. UHH dapat digunakan sebagai derajat kesehatan suatu masyarakat.

Upaya Meningkatkan IPG

Harapan utama kita adalah IPM bisa mengalami peningkatan dengan cepat untuk mengejar daerah lain. Tentunya, disertai dengan peningkatan IPG pula. Berdasarkan uraian di atas, apa saja yang perlu dilakukan agar capaian IPG bisa meningkat lebih cepat lagi.

IPM harus dipercepat lajunya agar bisa lebih sejajar dengan IPM laki-laki. Tentunya terkait dari ketiga dimensi IPM, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan dimensi standar hidup layak (pendapatan).

Pada dimensi kesehatan agar bisa semakin baik maka perlu perbaikan secara terintegrasi infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Tenaga medis yang mumpuni juga perlu menyebar ke seluruh pelosok daerah.

Pada dimensi pendidikan, program wajib belajar harus terus diintensifkan dengan membangun kesadaran masyarakat untuk terus mengutamakan pendidikan anaknya, termasuk wanita. Pendidikan yang tinggi mutlak diperlukan untuk menjadi madrasah pertama putra-putrinya nanti. Tentunya didahului dengan fasilitas pendidikan yang memadai harus disediakan oleh pemerintah hingga ke perguruan tinggi.