SULBARONLINE.COM, Mamuju — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Hj. Amalia Fitri Aras mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar ini berlangsung di Gedung PKK Sulbar, Rabu 26 Januari 2022, dan dibuka Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar secara virtual.
Menurut Amalia, kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan ini terbilang lebih cept dari tahun-tahun sebelumnya.
“Tentu selaku anggota Komisi II DPRD Sulbar saya menyampaikan apresiasi, sebab Sulbar terbilang lebih cepat ketimbang dari Provinsi lainnya di Indonesia,” kata Amalia Aras saat dihubungi wartawan, Rabu (26/01/22) sore.
Meski demikian, Amlia berharap dalam forum konsultasi publik RDP ini, seluruh saran dan masukan dari berbagai pihak harus benar-benar ditampung dengan baik.
“jangan sampai lain yang diberi masukan, lain juga yang akan dikerjakan kedepannya. Hal seperti ini yang kita tidak inginkan. Saya juga menyimak secara virtula. Masukan dari berbagai pihak, utamanya dari akademisi, LSM dan Organisasi kemasyarakatan perlu didengarkan masukannya, sebab semua demi pembangunan Sulbar yang lebih baik kedepannya,” jelas Amalia.
Disinggung mengenai hal prioritas yang mesi dilaksanakan Pemprov Sulbar, Amalia menyampaikan, bahwa pembangunan infrastruktur, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan harus tetap menjadi hal utama dikerjakan.
“Kemiskinan kita bertambah lagi. Pertumbuhan ekonomi Sulbar justru stagnan. Kita akui, Pemprov sedang menarget angkat yang cukup mengembirakan, tetapi jika tidak diseriusi dan diekrjakan dengan baik, maka kita khawatir hasilnya tidak maksimal,” katanya.
Amalia meminta, Pemprov Sulbar dalam memasang target pertumbuhan ekonomi harus benar-benar rasional dan terukur.
“Jadi jangan memasang target tinggi tapi program pembangunan yang direncanakan tidak seirung dan tidak mendukung. Oleh sebab itu, saya berharap, Pemprov Sulbar harus emamstikan rencana dan pelaksanaan dapat tercapai, agar hasilnya nanti juga semakin memuaskan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulbar, Junda Maulana, dalam paparannya terkait RPD tersebut, mengatakan, sejumlah target yang belum tercapai di RPJMD 2017-2022 akan dilanjutkan pada RPD 2023, utamanya berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan akan menjadi fokus arah pembangunan.
Junda menyatakan, masukan yang diterima dalam kegiatan itu akan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan sebelum diserahkan ke Mendagri.
“Besok kita masuk ke APIP, sambil menunggu masukan dari masyarakat lainnya sampai tanggal 31, nanti tanggal 1 atau tanggal 3 melakukan asistensi ke Kementerian,” ungkapnya.
Melalui kesempatan itu, Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah permasalah dalam pembangunan daerah disebabkan oleh beberapa indikator, seperti masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, melambatnya kinerja ekonomi, rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin, minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan masih rendahnya tata kelola pemerintahan.
Olehnya itu, arah pembangunan daerah dibagi atas tiga issu strategis, yakni pertama Issu Global, yang akan fokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable, Development Goal’s (TPB/SDG’s), Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), Pengarusutamaan Gender, Revolusi Industri 4.0.
Kedua, Issu Nasional, fokus pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, pembangunan yang merata dan berkeadilan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Bonus Demografi, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, Pembangunan Inklusif, Penurunan Transfer Fiskal.
Ketiga, Issu Regional, fokus pada Konektivitas Wilayah Regional, Konflik Perbatasan, bencana Alam di Wilayah Sulawesi, Kerjasama Antar Daerah.
