SULBARONLINE.COM, Mamuju — Sebuah lompatan besar dalam tata kelola birokrasi digital berhasil dicatatkan oleh Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Di luar dugaan banyak pihak, provinsi muda di pulau Sulawesi ini sukses menembus jajaran elit 10 besar provinsi terbaik di Indonesia dalam tingkat penginputan data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel).
Berdasarkan dokumen resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Maret 2026, performa digitalisasi data Sulbar melesat hingga mencapai angka 62,19 persen. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan bukti nyata efisiensi birokrasi karena berhasil melampaui rata-rata nasional yang tertatih-tatih di angka 34,50 persen.
Prestasi ini kian membanggakan lantaran Sulbar secara meyakinkan mampu mengungguli raksasa-raksasa di Pulau Jawa yang ditopang oleh infrastruktur lebih mapan, seperti Jawa Tengah (61,73%), Jawa Timur (55,87%), hingga Jawa Barat (50,31%). Jika dikerucutkan pada evaluasi khusus sektor pedesaan, posisi Sulbar ini bahkan meroket ke peringkat delapan nasional.
Efek Stimulus Fiskal Gubernur Suhardi Duka
Keberhasilan membalikkan prediksi nasional ini rupanya tidak datang dari ruang hampa. Di balik kedisiplinan para operator desa memutakhirkan data, terdapat strategi insentif yang dirancang taktis oleh Pemprov Sulbar.
Kepala Dinas Dinsos P3APMD Provinsi Sulbar, Darmawati, membeberkan bahwa rahasia akselerasi data ini berakar kuat pada program unggulan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Pemerintah daerah mengunci sistem penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan kewajiban pelaporan administrasi.
“Salah satu indikator penyaluran BKK untuk tambahan penghasilan kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa adalah desa harus melakukan input data. Ini menjadi pemicu semangat desa-desa di Sulbar untuk segera memperbarui datanya,” urai Darmawati kepada media.
Langkah mengawinkan hak kesejahteraan perangkat desa dengan kewajiban validasi data ini terbukti menjadi stimulus paling ampuh yang menggerakkan mesin birokrasi di tingkat tapak.
Mayoritas Desa Bergerak Positif, Tiket Menuju Nasional Menanti
Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026, potret makro perkembangan wilayah di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang sangat positif. Evaluasi yang memetakan bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan ini mencatat peta klasifikasi yakni cepat Berkembang 186 desa/kelurahan (32,35%), berkembang 190 desa/kelurahan (33,04%), kurang berkembang 27 desa/kelurahan (4,70%).
Dengan total hampir dua pertiga (65,39%) wilayah yang masuk dalam zona hijau (“Berkembang” dan “Cepat Berkembang”), denyut nadi pembangunan ekonomi dan sosial di pedesaan Sulbar terbukti bergerak ke arah berkemajuan. Kabar baiknya, desa-desa yang masuk dalam kategori papan atas ini kini memegang tiket resmi untuk mengikuti penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi di tingkat nasional tahun 2026.
Kendati sukses menembus peringkat sembilan nasional secara akumulatif, masih ada ruang gelap yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Sulbar. Kontras dengan performa aparatur desa, data Epdeskel untuk kategori kelurahan di Sulbar justru tertahan di angka mengenaskan 0 persen. Artinya, belum ada satu pun kelurahan yang menyetor data.
Di samping itu, keberadaan 27 desa/kelurahan yang masih menyandang status “Kurang Berkembang” harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri.
“Data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran. Kita perlu meningkatkan partisipasi, terutama untuk kelurahan dan desa-desa yang masih kurang berkembang,” pungkas Darmawati realistis.
Klasemen 10 Besar Nasional Tingkat Input Data Epdeskel 2026
Berikut adalah posisi elit provinsi dengan tingkat kepatuhan penginputan data tertinggi di Indonesia berdasarkan basis data Kemendagri:
- DKI Jakarta 100%
- Kepulauan Bangka Belitung 97,71%
- DI Yogyakarta 92,47%
- Banten 91,17%
- Bali 90,78%
- Sulawesi Tengah 83,99%
- Sumatera Barat 83,64%
- Kalimantan Selatan 78,82%
- Sulawesi Barat 62,19%
- Jawa Tengah 61,73%
Keberhasilan menduduki peringkat kesembilan ini seyogianya menjadi modal politik dan sosial yang besar bagi Sulawesi Barat. Langkah digitalisasi ini menjadi fondasi kokoh untuk memodernisasi pelayanan publik serta mempercepat pemerataan kue pembangunan hingga ke wilayah pesisir dan pegunungan terdalam.
(*/ad)
