SULBARONLINE.COM, Mamuju – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provonsi Sulawesi Barat, menggelar Diskusi Publik Pengawasan “Peraturan Bawaslu Sebagai Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu”, di Hotel d’Maleo Mamuju, Jumat (8/3/19).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pimpinan Bawaslu RI Koordinator Divisi Hukum Fritz Edward Siregar dan dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Sulbar Sulfan Sulo, dengan melibatkan sekira 40 -an lebih wartawan dari media cetak, elektronik dan online.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Sulfan Sulo mengatakan, salah satu hal yang paling penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah menciptakan keadilan.
“Khususnya bagaimana menjaga aspirasi pilihan rakyat itu sampai pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan sampai pada pengawalan kemurnian suara rakyat agar tidak dimanupulasi oleh pihak-pihak yang tidak kita inginkan bersama. Di situlah peran Bawaslu,” kata Sulfan.
Selain itu, kata Sulfan, salah satu tugas Bawaslu adalah membentuk pengawas TPS. Di samping itu, Bawaslu juga diberi kewenangan untuk melakukan pelatihan saksi.
“Sehingga saya selalu sampaikan ke teman-teman Kabupaten dan teman-teman Panwascam, tolong dipastikan bahwa pengawas di TPS kita rekrut itu bisa memberi garansi terhadap pelaksanaan kualitas pemungutan suara di TPS dengan kualitas yang tinggi. Karena disitulah nilainya,” jelasnya.
“Kalau saksinya juga kita sudah latih tentu saja mereka akan memiliki kemampuan terkait dengan pelaksanaan pungut hitung di TPS. Jadi jangan sampai lebih hebat saksi daripada pengawas TPS. Apalagi pengalaman Pemilu kita selama ini biasanya yang paling hebat di TPS itu adalah KPPS saja. Nanti saksi juga akan hebat, pengawas TPS juga hebat. Dan tentu sinkronisasi dari 3 elemen ini akan menjadikan pemilu di TPS akan lebih adil dan lebih menjaga kemurnian suara rakyat,” tambah Sulfan.
Sulfan juga menyebutkan, bahwa Bawaslu Sulbar saat ini sedang melakukan perekrutan pengawas TPS. Ditarget, pada 13 Maret 2019 ini juga akan dilakukan pelantikan pengawas TPS di sejumlah wilayah.
“Tapi memang ada beberapa Desa yang selama ini tidak ada Sumber Daya. Misalnya Desa Ompi, Kabupaten Pasangkayu, di sana tidak ada yang tamat SMA sehingga ini jadi kendala dalam merekrut pengawas TPS,” sebutnya.
Sulfan berharap, dengan sistem dan mekanisme yang ada dapat mendorong partisipasi masyarakat, khususnya beberapa lokasi yang dianggap rawan.
“Untuk tingkat kerawanan pemilu di desa -desa tertentu, kita sudah dorong kegiatan diskusi publik dan forum warga, dengan tema bagaimana mendorong masyarakat agar berperan melawan money politik dan politisasi SARA,” jelasnya.
Dia juga berharap, agar masyarakat di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan terjadi perubahan cara pandang terhadap pemilu.
“Dan semoga menjadikan pemilu ini sebagai sarana untuk melakukan hak pilihnya dengan baik, sehingga semangat berpemilu bagaimana memanivestasi kedaulatan rakyat bisa betul-betul kita wujudkan,” tutup Sulfan. (Ikbal).
