SULBARONLIne.COM, Mamuju — Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat, Dr. Marigun Rasyid, mengaku anggaran Belanja dan Gaji Tunjangan DPRD Sulbar dipastikan tak ada kenaikan pasca ditetapkannya APBD Sulbar tahun 2023.
“Jadi memang sejauh ini di DPRD Sulbar belum ada kenaikan gaji dan tunjangan transportasi dewan seperti kenaikan daerah lain, ada penyesuaian diatur regulasi,” Kata Marigun Rasyid, Kamis (01/12/22).
“Dan saya kira itu sesuatu yang biasa. Kita tetntu terima, karena kita harus lebih banyak mendorong anggaran untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Sulbar,” tambah Legislator Sulbar asal Dapil Pasangkayu itu.
Sebelumnya, rapat paripurna finalisasi pengesahan RAPBD Sulbar digelar di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Selasa kemarin, (29/11/2022).
Dalam postur anggaran itu terdapat nilai total belanja Rp2.05 Triliun dengan 3 Item. Belanja Operasional Rp1,36 Triliun, Belanja Modal Rp457,3 miliar, Belanja Tak Terduga Rp23,5 miliar, Belanja Transfer Rp206,1 miliar.
Asumsinya, Pendapatan Rp1,97 Triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp428,3 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,54 triliun, Lain Lain pendapatan daerah yang sah Rp1,09 miliar.
Defisit Rp74,9 miliar. Untuk menutupi defisit, Pembiayaan Rp74,9 miliar diperoleh dari penerimaan pembiayaan Rp137,4 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp62,5 miliar. Sehingga Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nol rupiah.
Syamsul Samad yang juga Banggar DPRD Sulbar menyampaikan, beberapa postur anggaran dalam RAPBD 2023 telah dilakukan pergeseran atas dasar penyesuaian Permendagri nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023.
“Selanjutnya hasil persetujuan ini akan menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari hasil evaluasi itu kembali ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran DPRD Sulbar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disahkan menjadi peraturan daerah,” terangnya.
