SULBARONLINE.COM, Mamuju — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menerima audiensi dari Dewan Pengupahan Sulbar dan Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulbar, Rabu (19/10/22).
Pertemuan ini diterima dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Muhammad Hatta Kainang di ruang Komisi IV DPRD Sulbar.
Hadir dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Ali Chandra sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Sulbar, Anggota Dewan Pengupahan yang juga Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulbar, Muhammad Rafi, Anggota Dewan Pengupahan Sulbar, Herman Kulau, serta Anggota Dewan Pengupahan lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Ali Chandra mengatakan kegiatan audiensi ini untuk meminta dukungan dan support dari DPRD Sulbar dalam rangka mendorong peningkatan kualitas kinerja dan keputusan dari Dewan Pengupahan.
“Dalam pembahasan anggaran 2023 di DPRD, kami harapkan disupport budgeting untuk melaksanakan kegiatan inti dari dewan pengupahan Sulbar,” kata Ali Chandra.
Berbagai rencana kegiatan yang disebutkan Ali Chandra diharapkan mendapat dukungan dari DPRD. Mulai dari rencana study tiru Dewan Pengupahan di daerah lain, Monitoring dan Evaluasi (Monev), Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dewan Pengupahan se Sulawesi Barat, termasuk anggaran untuk seragam bagi anggota Dewan Pengupahan.
“Teman-teman Dewan Pengupahan Sulbar sampai hari ini tidak punya seragam, kemudian ada rencana study tiru untuk menambah sharing pengetahuan dan keputusan. Kemudian kita juga butuh tambahan upah atau honorarium Dewan Pengupahan. Selama ini, upah Anggota Dewan Pengupahan senilai Rp 700.000 per bulannya. Itu tiga kali lipat di bawah UMP,” papar Ali Chandra.
Selain itu, tambah dia, pentingnya sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) ke masyarakat secara optimal. Sebab, selama ini informasi mengenai nominal UMP yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan hanya sebatas di perusahaan saja.
“Jadi kami akan maksimal dan memperbaiki kerja di Dewan Pengupahan. Sehingga, penetapan UMP juga membutuhkan sosialisasi, dan rencananya dalam menyusun program nantinya kami juga mendorong adanya sosialisasi UMP kepada masyarakat. Karena bukan hanya sekedar perusahaan saja yang harus tahu berapa yang akan dia bayar kepada pekerjanya, tapi rakyat juga harus tahu dibayar berapa. Itu yang penting,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KSBSI Sulbar, Muhammad Rafi. Dia meminta dukungan secara maksimal dari Komisi IV DPRD Sulbar terkait anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan urgen dalam mendukung kinejra Dewan Pengupahan Sulbar.
“Saya harap ada dukungan dari DPRD, khususnya Komisi IV DPRD Sulbar. Misalnya soal study tiru, kita berencana mngusulkan dilakaanakan di Jawa Barat (Jabar) dan Sulteng untuk study tiru. Karena di Jabar ini pengawasannya sangat baik. Di Sulteng juga sangat maju,” ujar Rafi.
“Terkait sosialisasi UMP juga sangat penting agar buruh dan pekerja dapat mengetahui hak-haknya. Apalagi, dalam temuan kami, banyak juga tenaga kerja yang tidak mendapatkan hak-haknya. Banyak pekerja mendapatkan upah di bawah dari standar UMP yang ditetapkan, termasuk ada dari mereka yang tidak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambah Rafi.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Muhammad Hatta Kainang, menyampaikan bahwa usulan yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan akan ditindaklanjuti.
Sehingga, kata dia, hal ini harus segera disusun oleh Dinas terkait sebelum masuk pembahasan APBD Pokok tahun 2023. Termasuk upaya komunikasi dari Dinas Tenaga Kerja kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Intinya kami akan mensupport dengan proses penganggaran, dan Pak Kadis saya minta dapat meyakinkan TAPD untuk kemudian ada penambahan pagu anggaran, sehingga kita bisa memback up apa yang selama ini kurang dari dewan pengupahan Sulbar,” tegas Hatta.
Politisi muda Partai Nasdem Sulbar itu berharap, agar Dewan Pengupahan juga dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengawal penetapan UMP untuk tahun 2023.
“Untuk proses memback up anggaran itu kita juga berharap dewan pengupahan hadir dan memaksimalkan kerja-kerjanya. Sebab boleh dikata selama ini dewan pengupahan tidak kelihatan kinerjanya. Terkait dukungan yang diharapkan, kita akan support,” tutup Hatta.
Laporan: Ash
