SULBARONLINE.COM, Mamuju – Menyongsong Pemilu 2024, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sulawesi Barat menggelar dialog publik suara demokrasi.
Dialog Publik ini mengangkat tema “Peran Pers Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2024” di Cafe Ruang Rindu, Jl Andi Makkassau, Kabupaten Mamuju, Senin (18/12/2023).
Kegiatan dipandu langsung oleh Master of Ceremony (MC) TVRI Sulbar Imelda Adhi Yanti. Narasumber Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, Praktisi Media, Adi Arwan Alimin.
Beragam pandangan yang lahir dalam sesi diskusi, mulai dari tantangan kepemiluan, kesadaran politik, hingga kolaborasi media dan KPU Sulbar.
Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar mengatakan, tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu yakni lemahnya kesadaran politik.
Said Usman menyebut, lemahnya kesadaran tersebut meyoal latar belakang visi misi calon yang sangat jarang di muat oleh media.
Sehingga kata dia, mindset media melihat bahwa hal ini mesti dibangun, sebab selama ini hanya menyorot kesalahan penyelenggara Pemilu bersifat personal yang seksi menjadi komsumsi publik.
Dalam sesi dialog, hal itu masih dianggap dalam batas wajar, karena media turut terlibat memberitakan fakta yang terjadi secara kritis dan berimbang.
“Kesadaran politik kita di Sulbar ini masih rendah, mestinya juga teman-teman media membahas juga visi misi setiap calon,” jelasnya.
“Dalam gambaran media kita, sekedar masalah dalam internal lembaga pemilu, tetapi kami tidak anti kritik karena kami juga adalah lembaga publik, cuma kesadaran kritik bersifat rasional mesti ditelaah apakah membawa perbaikan atau tidak,” urainya.
Sisi lain Usman menyebut, perihal kolaborasi dengan media membutuhkan anggaran yang cukup apalagi anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak proporsional.
“Karena kita tahu ini lembaga KPU, betul memang punya anggaran tetapi hanya berkaitan dengan tahapan proses pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
“Rata-rata anggaran kami terporsir tahapan pemilu, makanya kita susah mengotak atik kalau bersumber dari APBN, tetapi kalau Pilgub dan Pilkada, itu mudah yang penting ada regulasi mendukung, tetapi ini kita mesti hati-hati melakukan pleno mengambil kebijakan, karena pelaksana teknis itu Sekretariat,” terangnya.
Sementara Praktisi media, Adi Arwan Alimin, menyebut bisnis dan idealisme pers membutuhkan keseimbangan dalam persepsi media di Sulawesi Barat.
Selain itu, dua hal untuk mendorong kepemiluan yang lebih baik dan berkualitas.
“Ada dua hal untuk menilai kualitas pemilu, pertama berapa persen datang ke TPS, dan seberapa berkualitas pilihan setiap orang,” sebutnya.
“Saya kira, peran tersebut yang dapat digerakaan oleh media, bagaimana seharusnya kulitas pilihan itu di tentukan di TPS nantinya, dan saya kira soal anggaran media itu bisa dibicarakan dengan internal KPU, sebab bisnis dan idealisme pers tidak bisa dipisahkan,” kunci Wartawan Senior Sulbar ini, yang juga pernah menjadi Komisioner KPU Sulbar.
Penulis: Adriansyah.
