SULBARONLINE.COM, Polman — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuriah, menghadiri rapat koordinasi Pemutakhiran Data Tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Ratih Polewali, Senin (25/9/24).
Kegiatan itu bertujuan untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik di Sulawesi Barat.
Peserta Rapat Pemutakhiran Data TLHP Tahun 2023 berjumlah 168 orang, terdiri dari Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris selaku PPK SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat/staf terkait yang menangani Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada masing masing OPD.
Ketua Panitia TLHP Sultan Transasmoko menyampaikan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari yakni 25 sampai dengan 26 September.
Ia menjelaskan, Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) bertujuan untuk
mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan untuk mengetahui permalasahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian hasil pemeriksaan.
“Mendapatkan masukan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan langkah langkah strategis penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,” jelas Sultan Transasmoko.
Di tempat yang sama, Kepala Inspektorat Sulbar, Muh Natsir menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan membangun komitmen dengan OPD lingkup Pemprov Sulbar terkait dengan penyelesaian temuan baik oleh BPK, Itjen Kemendagri maupun Inspektorat sehingga dalam proses tindaklanjut ini akan memberikan kemudahan dalam penyelesaiannya.
“Terdapat 1.500 temuan sejak 2020 dan yang sudah dilakukan tindaklanjut sudah ada 872 atau sisa 300 an yang masih harus di clearkan agar nanti Pemprov Sulbar benar-benar zero temuan,” jelas Kepala Inspektorat Sulbar, Muh Natsir.
Ia menambahkan, poin utama dalam kegiatan tersebut bagaimana mengurangi hasil temuan yang ada oleh selurruh OPD di Sulbar agar jadi penilaian Pemerintah pusat karena kegiatan ini akan berlanjut secara Nasional.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kegiatan Inspektorat yang menurutnya kegiatan itu merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Bagi kami di DPR bagaimana kolaborasi itu bisa tercipta agar ada upaya membangun program yang menjadi tujuan sejak awal dapat di wujudkan,” ujar Wakil Ketua DPRD Supbar Usman Suhuriah.
Ia juga mengingatkan bahwa temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti akan menjadi penilaian pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah jika terus menumpuk dan akan menjadi perhatian DPR.
