SULBARONLINE.COM, Mamuju — Puluhan Massa dari Aliansi Sulbar Bergerak menggelar aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa (2/5/23).
Mereka memusatkan aksinya di simpang lima Kali Mamuju, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan membentangkan spanduk dan membakar ban bekas.
Massa ini gabungan dari Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Maper, FPPI Kota Mamuju, DPC Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI) Kabupaten Mamuju, Komunitas Juru Parkir Mamuju, Komkar, Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus), Ikatan Pelajar Mahasiswa Leling Raya dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum DPC Mamuju.
Dalam orasinya, juru bicara Aliansi Sulbar Bergerak, Refli Sakti Sanjaya menegaskan, aksi yang dilakukan hari ini sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan dan aturan pemerintah yang tidak pro terhadap nasib para buruh.
“Hari adalah hari perjuangan nasib buruh yang tertindas. Undang-undang Ciptakerja justru mengebiri hak-hak para buruh dan pekerja di negeri ini. Karena itu, Undang-undang Ciptakwrja harus dicabut,” tegas Refly Sakti Sanjaya.
Di dalam UU Ciptakerja tersebut, kata Sekum PMII Cabang Mamuju ini, terdapat sejumlah pasal-pasal yang dinilai mengebiri hak-hak para buruh. Begitupun terkait persoalan dunia pendidikan yang saat ini dianggap semakin melemah.
“Diantaranya, turunnya upah buruh dan melemahnya pendidikan di Indonesia,” jelas pemuda yang akrab disapa Sakti itu.
Sakti mengaku demonstrasi Aliansi Sulbar Bergerak, bermula dari keresahan dari kesenjangan serta ketertindasan yang dirasakan oleh. Pihaknya juga mengecam sikap pemerintah atas kelalaian kasus-kasus yang tidak pernah tuntas.
Dalam aksi kali ini, Slsebanyak 15 poin tuntutan Aliansi Sulbar Bergerak antara lain:
1. Cabut UU no. 6 tahun 2023 tentang penetapan Perppu cipta kerja
2. Naikkan upah buruh
3. Hapuskan sistem tenaga kontrak, magang, dan outsourching bagi buruh
4. Wujudkan pendidikan murah
5. Wujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan
6. Revisi UU Sisdiknas
7. Tolak KUHP yang melemahkan Demokrasi
8. Turunkan harga BBM dan harga bahan pokok
9. Stop pemberian izin baru terhadap perusahaan tambang dan perkebunan monokultur
10. Nasionalisasi Aset Strategis dalam Negara
11. Segera Sahkan RUU MHA
12. Laksanakan Reforma Agraria Sejati
13. Tuntaskan segala kasus pelanggaran HAM di Indonesia
14. Stop kriminalisasi terhadap gerakan rakyat
15. Berikan pemberdayaan bagi juru parkir di Kabupaten Mamuju.
