SULBARONLINE.COM, Mamuju – Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, meminta Pemprov Sulbar segera membentuk tim percepatan infrastruktur prioritas.
Tujuannya, tim tersebut akan bekerja optimal mengatasi hambatan yang kerap kali ditemukan dalam proyek pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat.
“Untuk mengatasi hambatan dalam proyek infrastruktur yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang terkait, sebaiknya Pemerintah merancang tim khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas. Katakanlah itu TPIP (Tim Percepatan Infrastruktur Prioritas). Ini penting,” kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Sabtu (08/02/2020).
Menurut Politisi Golkar tersebut, tim ini bekrja untuk memastikan pembangunan infrastruktur dapat dicover dengan prosentase lebih daripada sektor lain.
“Tim ini setidak-tidaknya akan beranggotakan unsur perangkat daerah untuk mengeksekusi dan mendorong kebijakan teknis serta anggaran, AKD terkait di DPRD untuk menginisiasi kebijakan, profesional yang berlatar keahlian. Tim ini mengkaji, menginisiasi para pihak untuk mengakumulasi kapasitas kebijakan dan penganggaran,” jelas Usman.
Selain itu, tambah dia, tim tersebut juga untuk mengkoordinasi level pemerintah daerah kabupaten atau stakeholders lain yang terkait. Tim ini bekerja untuk menyelesaikan hambatan baik tingkat kebijakan penganggaran dan implementasinya.
“Karena problemnya sangat banyak, mulai dari hulu kebijakan, perencanaan, dan tindaklanjut setelahnya. Malah termasuk hambatan dari masyarakat. Kalau kita perhatikan soal infrastruktur yang kita maksud prioritas adalah sejumlah ruas jalan strategis provinsi. Seperti ruas Mapilli-Tutar, Alu di Polewali Mandar, ruas Ulumanda Majene, Ruas Bonehau Kalumpang Mamuju,” katanya.
Jika akses ruas jalan dimaksud bisa bagus, laniut Usman, maka akses terhadap tempatan produksi akan terkoneksi dengan pasar. Banyak sekali dampak yang didapatkan terutama sisi keadilan, akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
“Jadi tim ini bekerja adhoc saja untuk mencari penyelesaian masalah infrastruktur prioritas,” ucapnya.
Mantan Ketua KPU Sulbar ini mengaku, Tim tersebut juga tidak saja menggolkan kesepakatan teknis tetapi akan bekerja untuk melahiran konsensus politik agar soal infrastruktur dimaksud berkepastian dalam kebijakan dan keputusan.
“Diketahui bahwa kondisi keuangan yang kita miliki memang sangat terbatas, dan inilah kendala besar pemerintah daerah. Namun kebijakan kita harus difokus. Jadi harus ada prioritas yang sungguh-sungguh didahulukan. Inilah yang perlu kita berikan dukungan kepada Gubernur kita untuk setidak-tidaknya bisa dijadikan kebijakan pada perencanaan tahun 2020 ke tahun 2021,” tutup Usman.
