Oleh : Usman Suhuriah
(Wakil Ketua DPRD Sulbar, Fraksi Golkar)
OPINI — Hanya hitungan jam atau setidaknya di hari yang sama setelah Sulbar dilanda gempa 14-15/1/2021, maka pemda Sulsel lewat gubernurnya bapak Nurdin Abdullah (NA) seketika sudah berada di Sulbar. Memang saat itu helikopter yang ditumpanginya tidak menunggu lama, tiba-tiba sudah berada di Mamuju Sulbar.
Tidak lebih dua pekan setelah kunjungan pemprov Sulsel lewat sang gubernur yang bertagline Professor Andalang ini, datang lagi kedua kalinya. Dan catat kali ini datang membawa bantuan buat korban gempa berupa pembangunan hunian tetap (huntap) yang diberikannya cuma-cuma. Kita gembira dan inilah antaranya dapat dicontoh bagaimana gerakan pemprov Sulsel dengan sigap merentang tali kemanusian dengan korban gempa.
Tidak lebih dari tiga pekan tepatnya Jum’at dinihari (27/2/2021) tetiba jagad tanah air, apalagi masyarakat Sulsel dikagetkan kasus OTT KPK yang melibatkan gubernur NA. Kontan pikiran kita flasback terhadap Sulsel dan sosok gubernur NA. Pemprov Sulsel dengan gubernurnya yang belum lama ini begitu care dengan gempa Sulbar. Kita kaget ?
Pada catatan ini tidak menyinggung bagaimana sosok sang gubernur ini terjaring OTT KPK atau bisanya melakukan praktek rasuah yang sementara ini masih disangkakan. Tidak untuk mencatatkan siapa sosok gubernur yang sukses menata karirnya sejak menjadi bupati Bantaeng dua periode ini hingga menjadi gubernur Sulsel yang disebut seorang nitizen sebagai sang gubernur yang tengah merekah dari timur. Hingga untuk mencatat semua prestasi gubernurnya, bukan itu yang ingin dicatat.
Tetapi mungkin ada baiknya mencatatkan kehebohan karena kasus rasuah itu adalah pelajaran. Yang sumber belajarnya kali ini justru berasal dari wilayah paling dekat dengan Sulbar. Sebagai daerah tetangga sekaligus merupakan “induk wilayah”Sulbar. Jaraknya tidak perlu memutar dua kali mata jangkar untuk menghubungkan dua titik di atas peta. Itu memang dekat wilayahnya entah tidak dengan kasusnya ?
Menjadikannya pelajaran tentu tidak sekedar pelajaran tetapi pelajaran itu menghasilkan. Melaksanakan dalam praktek yang secara personal maupun kolektif terarah ke sana. Sebagai kehebohan versus menghasilkan pelajaran setidaknya apa yang terjadi di Sulsel dapat dihasilkan sebagai peringatan kemudian berfungsi sebagai “lonceng pengingat”. Untuk bagaimana terhindar dari rasuah ini. Agar tidak mengalami hal sama atau alih-alih tidak kena giliran terjerat kehebohan OTT pula.
Maka secara kelembagaan khususnya Sulawesi Barat memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu upaya bernama penciptaan “zona integritas”. Upaya ini dilatari oleh kenyataan kejadian rasuah yang oleh banyak pihak menyebutnya sudah kronis.
Seperti kita tahu bahwa upaya penciptaan zona integritas ini memaksudkan agar terjadi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment and governance) dengan berupaya mewujudkan secara ketat dan nyata semua azasnya, seperti kepastian hukum, transparansi, tertib penyelenggaraan negara, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efesien dan efektif.
Bila daerah ini belum sepenuhnya mampu untuk menerapkan azas-azas tersebut maka oleh kemungkinan praktek rasuah akan mendapatkan tempatnya. Hal-hal yang diketahui seperti mengutip ketua KPK bahwa rasuah itu terjadi oleh adanya Kekuasaan, kesempatan, kebutuhan, dan minusnya integritas, maka yang disebut ini jelas menjadi langkah penting untuk menjawabnya dengan melaksanakan azas umum pemerintahan yang baik.
Maka semua yang disebut ini baik setelah melihat kehebohan OTT KPK di daerah tetangga dengan pentingnya penciptaan zona integritas sebagai salah satu upaya untuk terhindar dari praktik rasuah, sepatutnya menjadi “pelajaran” sekaligus mewujudkan ikhtiar yang serius demi menghindar dari peristiwa yang dialami oleh tampuk pimpinan provinsi Sulsel ini.
