SULBARONLINE.COM, Mamuju – Dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Rembuk Stunting Kabupaten Mamuju Tahun 2024, di Aula Lantai III Kantor Bupati, Jumat, (14/6/2024).
Rembuk stunting merupakan aksi ke 3 lanjutan Pemkab Mamuju yang akan berlanjut hingga aksi 8 review kerja percepatan penurunan stunting.
Hadir dalam kegiatan, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamuju, Suaib, para Asisten Sekretariat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung anggota TPPS, Perwakilan BKKBN Sulbar, Kepala Puskesmas.
Dalam sambutannya, Bupati Mamuju, Siti Sutinah Suhardi menyampaikan, daerah ini mengalami penurunan angka stunting dalam setahun terakhir. Berdasarkan data Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka prevalensi stunting di kabupaten mamuju tercatat 33,84 persen telah turun di tahun 2023 menjadi 32,78 persen.
“Namun yang angka dicapai ini belum signifikan, karenanya melalui forum ini kita mengharapkan berbagai langkah yang telah dilaksanakan dapat lebih dimaksimalkan, termasuk pada semua tahapan aksi konvergensi stunting,” jelasnya.
Sutinah menekankan, optimaliasi peran fungsi Tim TPPS yang telah dibentuk dan menjadi pemangku kepentingan terkait untuk penurunan stunting dilakukan terorganisir dan saling mendukung.
“Jadi hampir sebulan ini tim TPPS hampir tiap hari melaporkan pelaksanaan penimbangan balita di wilayah masing-masing, dan masih banyak kendala yang dihadapi, dan laporannya setiap hari masih belum menunjukan semuanya 100 persen,” sebutnya.
“Lewat forum ini saya sampaikan untuk para kepala Puskesmas untuk serius karena ada beberapa ini yang belum tuntas, padahal ini bisa dikomunikasikan terkait kiat yang diberikan oleh Puskesmas lainnya,” lanjut Sutinah.
Sutinah optimis, jika progres penimbangan Balita dilakukan secara massif maka dia menyakini dapat dicapai dengan rata-rata laporan 95 Persen di Posyandu. Namun kata Sutinah, beberapa hal diperhadapkan pada sejumlah masalah, sehingga upaya terintegrasi komponen itu tidak maksimal.
Dalam forum itu mengemuka, kurangnya partisipasi masyarakat membawa balitanya ke Posyandu, akibatnya cakupan balita tidak dapat menjadu ukuran untuk anak potensi stunting atau sehat.
“Saya kira tantangan tersebut menjadi evalualuasi dalam rakor Konvergensi, tetapi kita juga patut memberi apresiasi ada beberapa kecamatan yang hampir setiap bulan mencapai 100 persen,” pungkasnya.
Selain itu, Bupati Mamuju melakukan Penandatanganan Berita Acara Komitmen Penurunan Stunting bersama sejumlah komponen yakni, Lurah Kasambang, Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju dan Tapalang Barat, Kepala OPD, Bappepan Dinkes Mamuju, Forkopimda, unsur TNI/Polri, Asisten III Kabupaten Mamuju, BKKBN Sulbar, Sekretariat Daerah Mamuju.
Dalam rakor ini dipandu langsung oleh Sekretaris dinas (Sekdis) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Mamuju, Abdul Rasyid.
(Adv/Adr)
