SULBARONLINE.COM, Jakarta — Komisi VIII DPR RI melakukan rapat perdana dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen Ganip Warsito.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, berlangsung di ruang rapat Komisi VIII, kompleks gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/21).
Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Sulbar, H. Arwan M Aras Tammauni berkesempatan menyampaikan masukan dan informasi kepada Kepala BNPB yang baru terkait kondisi terkini pasca bencana gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat 15 Januari lalu.
Memang, seperti diketahui bahwa validasi data rumah rusak imbas gempa 6,2 magnitudo di Sulbar menyisakan polemik panjang. Banyak warga yang rumahnya mengalami kerusakan, namun tidak terdata dalam daftar penerima bantuan stimulan yang disalurkan BNPB melalui Pemkab Mamuju.
Selain itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) juga menjadi sorotan Arwan Aras, karena belum terlasurkan secara maksimal.
“Terkait kebencanaan di Sulawesi Barat Barat. Dana DTH itu masih banyak yang belum tersalurkan. Kemudian dana stimulan yang kemarin telah disampaikan atau disalurkan oleh Pak Kepala BNPB sebelumnya, yakni Pak Doni Monardo juga itu ada beberapa kendala di sana,” kata Arwan Aras.
Menurut Politisi muda asal PDI Perjuangan ini, kekacauan dan persoalan yang terjadi di Mamuju juga karena kurangnya pengawasan dan koordinasi BNPB ke daerah.
“Ini sangat-sangat saya sayangkan karena seolah-olah BNPB ini lepas tangan. Setelah menyalurkan (dana) tidak ada koordinasi yang baik lagi di daerah, bagaimana sebenarnya penyaluran itu, Pak. Masyarakat di Sulawesi Barat ini banyak yang sekarang bertanya kepada saya, kok saya belum masuk pendataannya. Datanya tidak valid dan sebagainya,” jelas Arwan
Dia juga menyampaikan, bagi warga korban gempa yang belum terdata, kembali dijanjikan oleh Pemkab Mamuju untuk dimasukkan dalam data bantuan tahap kedua.
“Nah sekarang saya juga mau bertanya, siapa yang dari BNPB yang menjanjikan tahap kedua ini, dan bagaimana prosedurnya. Jangan sampai janji ini membuat masyarakat menunggu dan berharap, atau hanya sekadar dijanji oleh Pemda supaya tidak meminta lagi. Saya mohon, ini perlu kejelasan,” tegas Arwan.
Arwan Aras juga menyoroti BPBD yang dinilai tidak begitu paham prosedur penyaluran bantuan dan pendataan di lapangan.
“Sehingga ke depan, saya minta BNPB ini berkoordinasi atau memberikan bimbingan teknis (Bimtek) lah kepada BPBD daerah, bagaimana sebenarnya penyaluran bantuan ini. Banyak BPBD kita belum paham, termasuk Pemda, sehingga kacau dan amburadul di daerah ini, terutama yang dialami masyarakat Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju sekarang ini,” harap Arwan.
