SULBARONLINE.COM, Mamuju – Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, Dr. Khatma Ahmad, menyampaikan beberapa poin penting di momen rapat penguatan Kampung KB, di Kantor Bupati Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Senin (20/5/2024).
Kegiatan ini dihadiri langsung pejabat struktural Dinas DPPKB Mamuju, dr. Hajrah, Sekretaris Dinas DPPKB Abdul Rasyid, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Mamuju Rokhani, dan seluruh stakholder yang terlibat Kampung KB.
Dinas yang terlibat dalam pertemuan itu diantaranya, Badan Penitian dan Perencanaan (Bappepan), DPPKB Mamuju, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta Camat, Lurah, dan Penyuluruh Keluarga Berencana (PKB).
Asisten II Dr. Khatma Ahmad menyebut, sebanyak 101 Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabuaten (Pemkab) Mamuju pada 2023 silam yang ditandatangani Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, mesti ditangani oleh OPD yang terlibat.
Dr. Khatma mengatakan, program kerja penguatan Kampung KB disesuaikan kemampuan fiskal anggaran daerah yang menjadi sasaran prioritas Pemkab Mamuju di seluruh Desa/Kelurahan.
“Tetapi ini tidak berarti satu OPD mengeroyok 101 Desa dan Kelurahan, karena ini adalah integrasi dan walaupun Desa dan Kelurahan itu sudah terbentuk namun sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya kampung KB ini,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Mamuju meyakini tak ada lagi permasalahan kesehatan dan ekonomi, sehingga butuh duduk bersama membahas dan membangun kolaborasi mulai dari unsur penggerak kampung KB hingga OPD.
“Hari ini kita duduk bersama dan apa yang harus diintervensi Kampung KB dibentuk dan direncanakan oleh Bupati, dan kita juga akan melihat OPD mana yang diintervensi dan kecamatan mana, sehingga OPD tidak menciptakan kegiatan baru, tetapi sesuai tupoksi kita masing-masing,” terangnya.
“Misal Dinas Pendidikan di Desa Botteng contohnya, apa masalahnya, misalnya angka putus sekolah, dan seterusnya di OPD lain,” sambung Khatma.
Khatma kembali menegaskan, Pemkab Mamuju tidak akan menambah item kegiatan di ratusan Kampung KB yang justru menambah-nambah anggaran.
Perihal ini kata dia, Pemkab hanya akan memilah prioritas di beberapa Desa/Kelurahan yang akan menyasar dan diintervensi oleh pemerintah tersebut.
Lebih lanjut kata dia, peran Penyuluh KB serta Dinas DPPKB sebagai leading sektor utama dapat mengindetifikasi apa masalah dan kebutuhan fundamental di seluruh Desa/Kelurahan ini.
“Olehnya, bagaimana penguatan Kampung KB kita ini tidak hanya terbentuk, tetapi juga dapat betul-betul meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sekarang tugas dari penyuluh ini bisa mengetahui dan selanjutnya dibicarakan oleh Dinas KB, sehingga Penyuluh harus lebih aktiv,” tutup Khatma.
(Adv/Adr).
