Oleh : Nanang Wahidin (Calon Anggota DPRD Provinsi Sulbar)
SULBARONLINE.COM, Opini – Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 17 April 2019, maka saya sebagai salah satu Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat lebih mengedepankan Pendidikan Politik yang bermartabat sembari mewujudkan diri sebagai legislator dari hasil Pileg 2019 ini.
Tidak bisa dipungkiri bahwa Politik dewasa ini sering menjadi momentum terjadinya konflik baik fsikis maupun non fsikis seperti pertumpahan darah dan saling aduh gengsi dan berujung pembunuhan karakter.
Saat ini pula para ‘politisi’ memanfaatkan momentum pileg ini sebagai ajar umbar janji dan iming-imingan dan juga ujung-ujungnya berbuah kekecewaan dan penyesalan selama lima tahun dalam satu periode.
Di momentum pileg 2019 ini pula mereka ‘politisi busuk’ menjalankan misinya dengan seolah-olah memperjuangkan hak rakyat namun pada prakteknya memulai transaksional politik dengan menukar hak demokrasi (suara rakyat) dengan selembar uang kertas atau berupa materi penukar suara.
Saat ini pula masyarakat sudah tahu dan sadar akan hal buruk itu darinya tidak sedikit masyarakat hari ini ingin mendengar VISI dan MISI Calon Pemimpinnya khususnya Calon Legislator sebelum mentukan pilihannya.
Maka yang paling baik dilakukan adalah bersosialisasi tentang regulasi pemilihan yang termaktub dalam PKPU dan PerBAWASLU yang menjadi aturan dalam persta demokrasi kali ini.
Dan seterusnya mengedukasi masyarakat dengan cara menjelaskan Tupoksi Legislatif sehingga masyarakat tahu akan hak dan kewajiban seorang wakilnya.
Di abad ke 21 ini rakyat sudah memasuki milenium ke 3 artinya rakyat sudah 3 kali menghadapi penyaringan moralitas yang dipertontonkan oleh wakil rakyat di DPR.
Sekarang! Mari kita bersama-sama melawan imoralitas politik yang melakukan “black campaint”, “money politik”, “Politik Sara” dan praktek-praktek buruk lainnya yang secara tidak langsung mereka mematok sejarah dan budaya politik kotor untuk generasi.
Maka memang benar kata pepatah klasik kalau “yang kaya semakin kaya” dan “yang miskin semakin miskin” sebab semua ruang kebijakan dimasuki oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan pribadi saja tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat.
Maka hasilnya adalah kabupaten mamuju semakin banyak mencetak pengangguran, dan pelanggar hukum karena pemenuhan lapangan kerja tidak diprioritaskan dan pemenuhan pendidikan serta ekonomi tidak dimatangkan akibatnya masyarakat menjadi buas dan kelaparan.
Dalam perjuangan pileg 2019 ini saya selaku salah satu caleg provinsi sulbar dari partai persatuan pembangunan (PPP) nomor urut satu menyusun Political Struggle *”Menuju Suasana Baru”*.
Semoga dalam perjuangan ini semua persoalan kelak menemukan solusi yang akan mengantarkan masyarakat menuju gerbang kesejahteraan dan turut menikmati indahnya kemerdekaan yang sesungguhnya dinegri dan daerah ini.
*By : Nanang Wahidin*
