Pemkab Mateng Siap jadi Penyanggah IKN

SULBARONLINE.COM, Mateng — Wakil Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Muhammad Amin Jasa, mengaku Mateng memang sedang gencar-gencarnya menyoapkan berbagai potensi unggulan untuk menjadi penyanggah Ibukota Nusantara (IKN) di Kalimantan

Hal itu disampaikan Muhammad Amin Jasa, menjawab harapan Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana saat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 di Aula A Kantor Bupati Mamuju Tengah, Kamis (14/3/2024) lalu.

Amin Jasa menyebut, sektor-sektor yang disiapkan Mamuju Tengah untuk menyanggah IKN, seperti sektor perkebunan, pertanian, kelautan dan peternakan.

“Desain besar kita ke depan memang untuk mendukunh dan menyanggah IKN. Potensi kita sangat besar. Kita sebenarnya sudah memulai, utamanya di sektor peternakan, perkebunan dan pertanian kita,” kata Amin.

Untuk mendukung itu, Amin mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk membuka akses ekonomi masyarakat juga terus dilakukan.

“Selain itu, pejingkatan produksi masyarakat kita juga terus didukung agar meningkat, termasuk upaya untuk melakukan pebgwilayahan komoditas ubggulan kita di Mateng,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana mengajak Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah manfaatkan peluang sebagai penyangga IKN.

“Sulbar menjadi daerah penyedia pangan untuk IKN. Kedepannya, manfaatkan peluang dengan peningkatan komoditas. Apalagi IKN akan ada peningkatan penduduk 4 sampai 5 juta jiwa. Untuk itu, bagaimana cara kita menjadi penyangga IKN karena kita yang terdekat,” kata Junda.

Untuk mendukung hal tersebut, Junda menyebut strategi yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Peningkatan produksi komoditas.

2. Peningkatan sumber daya manusia, dengan pendidikan vokasi tematik keterampilan.

3. Peningkatan aksesibilitas konektivitas, berupa jalan dari pusat produksi ke lokasi pemasaran, infrastruktur jalan ke pusat pemerintahan, sehingga semua desa bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat, ruas jalan Mamuju ke Makassar, Mamuju ke Palu serta akses ke IKN.

4. Pewilayahan komoditas yang bisa dikembangkan pada satu kabupaten, karena berkaitan dengan cost atau biaya.

“Dari permasalahan yang ada harus dilakukan akselerasi untuk Indonesia emas 2045 dengan melakukan percepatan,” lanjutnya.