SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pembangunan proyek nasional bendungan Budong-budong di Kabupaten Mamuju Tengah terus digenjot oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Hal yang menjadi persoalan di proyek tersebut adalah terkait lambatnya penyelesaian ganti rugi lahan, Pemprov Sulbar kemudian melakukan rapat koordinasi yang digelar di kantor sementara Gubernur, Selasa (11/7/23).
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama Pemprov Sulbar menggelar rakor lanjutan setelah sebelumnya juga digelar berkaitan dengan keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan bagi warga untuk mempercepat proses itu.
“Sehingga harus ada percepatan, percepatan SK warga penerima ganti rugi itu harus cepat karena terkesan lambat,” kata Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris.
Selain itu, ia menekankan agar pengawalan dapat dilakukan dengan baik setelah SK telah ditetapkan. Ia mengatakan, Pemprov tidak menetapkan timeline kapan pembayaran dirampungkan, namun ia meminta agar percepatan dapat segera dilakukan.
“Harus lebih cepat kalau bisa bulan Juli ini atau Agustus sudah harus rampung karena pekerjaan jalan terus. Komitmen Pemda bersama Forkopimda melakukan percepatan penyelesaian ganti rugi lahan warga,” ujarnya.
Bagaimana caranya mau cepat di bayarkan sementara sistem pembayaran dari pihak terkait tidak transparan. Sehingga prosesnya lambat kemudian cara pembayaran nya juga tidak sesuai dengan komitmen awal.