SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat itu diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
Ini kali ketiga keberhasilan Pemkab Mamuju dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Habsi Wahid dan Irwan SP Pababari meraih predikat WTP dari BPK, mulai dari 2017, 2018 dan 2019.
Penghargaan WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat kepada Bupati Mamuju, Rabu (8/07/2020) di kantor BPK RI Perwakilan Sulbar di jalan Martadinata, Simboro.
Kepala BPK RI perwakilan Sulbar, Muhammad Toha Arafat dalam sambutannya ucapkan selamat kepada Pemkab Mamuju atas raihan WTP tersebut.
“Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajarannya, kami mengucapkan selamat atas kerja keras dan keseriusan yang dilakukan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah sehingga tahun ini bisa mempetahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Muhammad Toha Arafat.
Dia berharap, raihan berharga ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tetap menjaga komitmen dan berbuat lebih baik lagi dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Daerah pada masa-masa yang akan datang.
Sementara, Bupati Mamuju Habsi Wahid menyampaikan raihan WTP merupakan hasil dari bimbingan BPK RI selama ini dan juga kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju itu sendiri.
“WTP ini tak lain dan tak bukan adalah merupakan wujud bimbingan dan petunjuk oleh BPK itu sendiri selama ini. Tentu ini semua tidak akan membuat kita untuk berbangga diri. Namun, semoga ini menjadi suatu motivasi untuk bekerja keras lagi dalam pengelolaan keuangan Daerah kedepannya,” jelasnya.
Atas perolehan WTP ‘hattrick’ tersebut, Habsi Wahid ucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas bimbingan pengelolaan keuangan Daerah selama ini, sekaligus tetap membimbing jalannya pemerintahan kedepannya.
“Olehnya itu kami ucapkan terima kasih kepada BPK RI atas petunjuk teknis yang selama ini atas pengelolaan keuangan Daerah,” tutup Habsi yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat itu.
