SULBARONLINE.COM, MAMUJU—Gempa Bumi bermagnitudo 6,2 Skala Richter yang mengguncang Majene dan Mamuju, Jum’at (15/1) lalu, juga memberikan dampak yang sangat besar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Selain merusak gedung utama kantor gubernur dan sejumlah kantor OPD, gempa bumi juga tentunya memberikan dampak terhadap lumpuhnya kegiatan perkantoran di lingkup pemerintahan provinsi Sulawesi Barat.
Hingga dua pekan ini, pelayanan administrasi dan pelayanan publik belum juga bisa dilakukan. Terpantau, kompleks perkantoran gubernur di sejumlah titik, saat ini sementara digunakan sebagai posko induk dan posko sejumlah relawan, bahkan pengungsi pada saat hari pertama kejadian.
Kondisi ini lantas tak membuat Pemprov Sulbar habis fikir untuk kembali menjalankan roda pemerintahan. Meskipun masih dalam status tanggap darurat bencana hingga 4 Februari mendatang, pemprov tak ingin pelayanan administrasi dan publik menjadi tersendat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menuturkan, solusi terbaik yang akan ditempuh yakni mulai melaksanakan aktivitas perkantoran awal Februari mendatang, meskipun nantinya harus terpaksa membangun tenda-tenda darurat sebagai tempat berkantor.
“Kalau Official Kantor Gubernur, kita sementara fikirkan untuk menggunakan gedung PKK kalau itu juga diakomodir, jadi nanti pak gubernur dengan tenaga ahli dan sebagainya, menyatu diatas. Kalau sewa gedung tidak mungkin, karena kita tentu saja khawatir dengan bangunan yang belum direferensi kemanannya oleh pemerintah, sehingga untuk penyewaan belum sampai disitu,”terang Muhammad Idris saat dikonfirmasi di Posko Induk Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (28/1).
Sekprov sendiri bersama para asisten dan kepala biro bakal berkantor menggunakan tenda di depan rujab Sekretaris Daerah. Sementara OPD diminta untuk melakukan hal serupa jika gedung kantornya tak lagi refresentatif digunakan untuk berkantor.
Kondisi ini tentunya membuat Pemprov menitipkan harapannya kepada pemerintah pusat, setidaknya dalam hal penyediaan anggaran untuk pembangunan kantor pemerintahan yang rusak.
“Kita harap bencana kali ini paling tidak diringankan bebannya oleh pemerintah pusat, salah satu indikatornya itu ialah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kantor pemerintahan yang rusak, kemudian bangunan-bangunan sekolah yang porak-poranda, dan yang paling penting itu adalah fasilitas sosial, dan fasilitas umum diperkantoran,” tambahnya.
Sejauh ini kata Sekprov, pihaknya sementara melakukan assesmen untuk implikasi pembiayaan pembangunan kantor Gubernur Sulbar, termasuk kantor DPRD Sulbar yang juga terkena dampak gempa bumi itu.
“Presiden kemarin sudah minta, kalaupun main buildingnya dibangun di tempat ini, presiden berpesan jangan lebih dari tiga lantai, paling normal dua lantai, apakah itu model yang dulu tetap dipakai dengan design arsitektur yang tidak hilang, itu lain persoalan. Oleh karena itu, nanti akan dirancang ulang,”tuturnya.
Setelah assesment pembiayaan dan desain arsitekturnya telah selesai, Muhammad Idris memastikan, paling tidak di februari mendatang, Pemprov bakal mulai mengekspos di kementerian PUPR dan kementerian terkait.
“Tentu saja kita mau lebih cepat, karena kita tidak ingin tersendat pelayanan administrasi pemerintahan ini, saya sendiri dengan tim segera memastikan, menyusun RAB dan desain arsitekturnya, Kita juga mau kantor kita ini sudah high technologi, kira-kira kita akan membangun kantor yang berdesain moderen,”kuncinya.(red/mursyid)
