SULBARONLINE.COM, Mamuju — Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan upgrading kader KPPI, Kamis (29/1/26) di Aula Kanwil Kemenag Sulbar.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh KPPI Sulbar, Dr. Hj. Chuduriah Sahabuddin.
Hadir sebagai narasumber atau pembicara pertama, yakni pembina KPPI Sulbar yang juga Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sulbar, Hj. Hastuti Indriani.
Hastuti Idriani didaulat membawakan materi tentang ‘Peluang dan tantangan perempuan poltik’ di hadapan sekira 50 an peserta dan kader perempuan dari berbagai partai politik di Sulbar. Termasuk 5 orang kader dari KPPG DPD Golkar Sulbar.
Dalam kesempatannya, Hastuti Indriani menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kegiatan upgrading yang digelar KPPI Sulbar dengan menghadirkan kader-kader perempuan dari beragam partai politik tersebut.
“Ini adalah langkah awal yang tentu patut kita apresiasi dan dukung bersama, bagaimana upgrading ini benar-benar mendorong kader-kader perempuan kita di Sulbar agar lebih berkualitas, maju dan memiliki SDM yang mumpuni,” katanya.
Hastuti yang juga mantan Ketua KPPI Sulbar ini menjelaskan, bahwa KPPI adalah organisasi lintas partai yang menjadi wadah bagi politisi perempuan untuk memperjuangankan peningkatan keterwakilan dan peran perempuan dalam politik nasional dan daerah, mendorong kesetaraan gender, serta mengatasi isu-isu perempuan dan anak melalu sinergi pemerintah dan lembaga terkait, dan fokus pada reformasi regulasi pemilu dan penigkatan kesejahteraan perempuan.
Hastuti menguraikan, ada empat hal fokus dan aktivitas KPPI yang harus terus dikawal dan didorong secara bersama-sama.
Pertama, peningkatan keterwakilan. Yakni, mendorong peningkatan jumlah perempuan di legislatif melalui advokasi undang-undang pemilu dan partai politik, termasuk penempatan Calon Legisllatif perempuan dinomor urut 1.
Kedua, sebut Hastuti, adalah sinergi dan advokasi. Yaitu, bekerjasama dengan pemerintah, baik pusat maupun Daerah, dan lembaga lain untuk isu-isu perempuan dan anak.
Ketiga, kata dia, adalah regenarsi dan kosolidasi, yaitu melakukan musyawarah daerah untuk regenarasi kepemimpinan dan konsolidasi kader di tingkat provinsi
Keempat, menurut Hastuti, adalah diskusi dan pendidikan politik, yakni menyelenggarakan forum diksuksi publik, seminar dan live session untuk membahas isu politik perempuan dan membangun kapasitas.
“Karena tujuan utama KPPI itu adalah tercapainya demokrasi yang lebih substantif dan inklusif dengan keterwakilan perempuan yang memadai, serta menciptakan kebijakan yang lebih sensitif gender dan pro perempuan/anak,” tegas mantan Anggota DPRD Sulbar dapil Mamuju Tengah (Mateng) itu.
Selain itu, tambah Hastuti, berdasarkan informasi terbaru per Januari 2026, fokus diskusi mengenai revisi undang-undang partai poliik dan undang-undang pemilu, dan prolegnas 2025-2026 mencakup beberapa poin krusial untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
“Revisi Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Parpol ini didorong oleh elemen masyarakat sipil, akademisi dan Partai Politik. Sehingga isu ini juga mesti disambut, dan hasil dari revisinya nanti tentu berpihak pada perempuan,” ujarnya.
Hastuti menutup materinya dengan mengingatkan kepada seluruh jajaran KPPI Sulbar dan kaum perempuan dari berbagai parpol agar berperan penting dan terus meningkatkan kapasitasnya secara maksimalm
“KPPI itu merupakan pemain penting dalam dinamika politik Indonesia, berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi perempuan politik dengan pembuat kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender,” tutupnya.
