SULBARONLINE.COM, Mamuju – Direktur Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan dan Institut Kapal perempuan, Mulyadi Prayitno, merasa sangat yakin perempuan di Sulawesi Barat dapat mengawal berbagai jenis kebijakan dan pembangunan di daerah ini.
Hal ini diungkapkan saat Organisasi perempuan itu menggelar kegiatan bertema “Musda Perempuan Akar Rumput” di Wisma Malaqbi, Sabtu (03/12/2022).
“Kelompok-kelompok perempuan marjinal yang selama ini terinklusi dari proses pembangunan, hari ini memperlihatkan eksistensinya bahwa mereka bisa terlibat di dalam proses pembangunan. Dari hasil-hasil musyawarah daerah ini dari lima komisi akan dibawa ke provinsi sampai nasional untuk dimasukkan dalam RPJMN nanti tahun 2024,” jelasnya.
Mulyadi menuturkan, forum ini juga sebagai identifikasi kekerasan yang dialami bagi kaum perempuan.
Fokus isu yang dibicarakan pada Musda ini, kata Mulyadi, bagaimana memastikan dan memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Mulyadi sangat yakin, perempuan di Sulbar juga bisa mengawal berbagai jenis kebijakan pembangunan terutama identitas hukum dan kepemilikan identitas.
“Pertama, kita mau memastikan identifikasi identitas mereka seperti KTP, BPJS, surat nikah dan akte kelahiran itu bisa terpenuhi. Kedua, memastikan mereka mendapatkan jaminan sosial, bantuan-bantuan sosial, kemudian seterusnya mereka juga akan mengkampanyekan stop perkawinan anak, KDRT, kemudian memastikan implementasi Undang – undang perlindungan tindak pidana kekerasan seksual,” ungkapnya.
Gerakan perempuan kata Mulyadi, tidak hanya pada berada bagian konseptor melainkan juga pada bagian eksekutor untuk lebih memaksimalkan planning kedepan khususnya bidang development.
“Ini harus gencar dilakukan dalam sebuah proses partisipasi pembangunan, seperti musyawarah desa sampai kabupaten dan provinsi,dan inilah yang penting dilakukan kedepannya,” pungkasnya.
Laporan: AMF
