SULBARONLINE.COM, MAMUJU–Kepala Kepolisian Resort (Polres) Mamuju, AKBP Mohammad Rivai Arvan menganggap, kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kementrian PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Normansyah, tidak kooperatif menanggapi aspirasi Aliansi Masyarakat Pemerhati Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulbar, Jum’at (6/9).
Pasalnya kata Kapolres, pihaknya telah membangun komunikasi dengan pihak Balai BPPWK Sulbar untuk merespon aspirasi massa aksi. Itu bahkan dikomunikasikan pihak kepolisian sebelum massa aksi menggelar aksi demonstrasinya.
“Kami tugasnya mengamankan aksi dan juga berperan aktif untuk memfasilitasi dan menjembatani keinginan mereka kepada pihak yang dituju, salah satunya kepalai Balai. Satu hari sebelumnya atau malamnya kami sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan namun sampai dengan sekarang beliau tidak respon dalam arti tidak kooperatif melihat kami berusaha untuk menjembatani mereka, nah ini juga yang patut saya sesalkan sekali, kenapa begitu? padahal kita kan sebagai aparat pemerintah wajib menjelaskan dan membuka komunikasi dan edukasi kepada masyarakat,” terang AKBP Moh.Rivai Arvan.
Olehnya itu, Kapolres memutuskan untuk meminta kelanjutan dari aksi Aliansi Masyarakat Pemerhati Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, diupayakan digelar pertemuan dengan pihak Balai BPPWK Sulbar, paling lambat tiga hari kedepan.
“Saya minta kepada pak Nurmansyah selaku kepala balai, supaya kooperatif, harus aktif ya mendengar aspirasi masyarakat, kami siap menjembatani untuk hadir di polres nanti, supaya teman-teman bisa berkomunikasi, ini kan butuh didengar penjelasan jadi saya nanti minta petugas saya untuk berkomunikasi dengan kepala balai untuk hadir paling tidak kalau nggak senin hari selasa,”kuncinya.
Untu diketahui, Aliansi Masyarakat Pemerhati Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, setidaknya menyampaikan 4 poin tuntutan dalam aksinya, diantaranya mendesak kepala Balai BPPWK Sulbar untuk segera menjalankan program renovasi sarana dan prasarana sekolah sesuai amanah presiden, Mendesak kepada presiden melalui kementrian PUPR untuk segera mengevaluasi kinerja kepala Balai BPPWK Sulbar, serta mendesak Polda Sulbar, Kejaksaan Negeri Mamuju, Kejati Sulselbar, dan KPK, untuk membentuk tim penyelidikan tentang pembatalan program renovasi sekolah di Sulbar.(Mursyid)
