SULBARONLINE.COM, Mamuju — Pengurus Wilayah Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PW KAMI) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis (01/09/22) di Warkop Istana Coffe, Jl. Jenderal Sudirman, Karema, Mamuju.
Kegiatan bertema “Dengan Adanya Isu Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi, Apa Solusi Pemerintah?”, ini dihadiri sejumlah Narasumber, seperti Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Dinas ESDM Provinsi Sulbar dan perwakilan Media.
Hadir juga peserta dari berbagai kalangan, seperti Aktivis, Pemuda, mahasiswa, Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulbar, wartawan, perwakilan petani, nelayan dan undangan lainnya.
Ketua Pengurus Wilayah KAMI Provinsi Sulawesi Barat, Ashari Rauf menyampaikan apresiasi atas kehadiran berbagai pihak dalam kegiatan ini. Pihaknya merasa berkewajiban untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada publik terkait rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi agar dapat dipahami oleh maayarakat luas.
“Dan kita berharap, dengan adanya penyesuaian harga BBM ini benar-benar dipahami dan dimengerti oleh publik terkait alasan pemerintah, sekaligus solusi apa yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat,” kata Ashari.
Menurut Ashari, masyarakat perlu memahami bahwa Pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi, dikarenakan anggaran subsidi BBM dikhawatirkan kian membengkak, mengingat tren konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar memang semakin tinggi dan tidak terkendali.
“Coba kawan-kawan bayangkan dampaknya, dimana anggaran APBN akan tersedot dan harus menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun seperti yang dijelaskan oleh pemerintah,” sebut Ashari yang juga Sekretaris DPD KNPI Sulbar ini.
“Dan kita semua pasti memahami bahwa penyaluran BBM bersubsidi selama ini memang tidak tepat sasaran kepada masyarakat, utamanya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga gelontoran subsidi pun akhinrya tidak optimal dan hanya dirasakan oleh mayoritas warga kelas ekonomi menengah ke atas,” tambah dia.
Kemudian, lanjut Ashari, berdasarkan keterangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk tahun 2022 telah dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.
“Jadi menurut saya ini penting dijadikan analisa dan pemahaman bersama, bahwa penyesuaian harga BBM ini untuk menghindari alokasi anggaran APBN yang justru lebih banyak tersedot ke anggaran subsidi. Sehingga, tawaran pemerintah dengan berbagai bantuan yang diharapkan akan lebih terarah dan tepat sasaran kepada warga, itu justru lebih tepat,” jelas mantan Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor itu.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar Idham Halik, mengaku selama ini memang banyak orang menikmati subsidi BBM, dan bukan hanya warga kelas menengah ke bawah, tetapi warga kelas ekonomi menengah ke atas.
“Jadi subsidi ini yang ditarik karena tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Sehingga, kata dia, langkah Pemerintah dalam mengantisipasi penyesuaian harga BBM subsidi ini, Dinas Sosial Sulbar memiliki program seperti Jaring Pengaman sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai jenis bantuan lainnya seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Sesuai data kita, ada sebanyak 855 ribu lebih dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau 270 ribu kepala keluarga, dan ada 105 ribu lebih Jaringan Pengaman Sosial (JPS) kita. Perlu diketahui, bahwa BLT atau bantuan BBM ini akan disalurkan melalui PT POS. Jadi, bukan melalui Dinas Sosial. Tadi kita sudah lakukan pertemuan dengan PT POS dan menjelaskan terkait bantuan itu,” paparnya.
Kemudian, sambung Idham, bantuan khusus yang ditangani di Dinsos sebagai bagian dari solusi atas kenaikan atau penyesuaian harga BBM ini, seperti BPNT, PKH dan sebagainya, akan disalurkan secepatnya, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan tidak terjadi saat harga BBM tersebut naik.
“Olehnya penting dilakukan sosialisasi secara optimal, bahwa pemerintah memiliki solusi yang sebenarnya lebih maksimal dan tepat sasaran dibanding mempertahankan subsidi BBM yang selama ini dinikmati semua kalangan atau tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
Laporan: Ashari Rauf
