SULBARONLINE.COM, Mamuju — Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar, Drs. H. Muhammad Rahmat Sanusi memaparkan materi Program Prioritas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam kegiatan Webinar ASN Kreatif dengan Tema “Sulbar Sejahtera Tanpa Kemiskinan”, Kamis (6/7/23) melalui virtual.
Kegiatan yang dibuka dan juga diikuti oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh ini juga diikuti para Lurah, Kepala Desa se Sulbar dan ASN Lingkup Pemprov Sulbar secara virtual dari tempat masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Rahmat Sanusi menyampaikan gambaran umumnya mengenai pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam rangka mengimplementasikan undang-undang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
“Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti kemiskinan, keterlantaran, kejahatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya,” kata Rahmat.
Selain itu, Rahmat juga menyampaikan, terkait penguatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Karena Dinas Sosial memiliki peran dalam mencapai implementasi program bantuan sosial (Bansos).
“Menjamin terlaksananya program Bansos di wilayahnya, proaktif mengkoordinasikan dan mensinergikan dengan OPD terkait, termasuk himbara dan Perum Bulog terhadap semua jenis Bansos sehingga menjamin efektivitas kinerja. Kemudian mendorong perbaikan DTKS secara terus-menerus sehingga data KPM penerima Bansos semakin valid, selanjutnya melakukan rekonsiliasi dan melaporkan hasilnya kepada Kemensos, mendorong penerima program menuju ke arah kemandirian, dan terakhir melakukan pembinaan dan evaluasi,” urai Rahmat.
Mantan Kepala Badan Kesbangpol Sulbar ini juga memaparkan upaya percepatan penurunan kemiskinan di Sulbar.
“Penurunan kemiskinan itu dapat dicapai melalui, pertama pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inflasi dapat terkendali. Kedua, penyempurnaan data terpadu melalui verifikasi dan validasi reguler. Ketiga, integrasi bantuan sosial untuk meningkatkan nilai manfaat. Keempat, perluasan penyaluran secara non tunai untuk meningkatkan keterampilan sasaran (targeting),” sebutnya.
Rahmat juga menggambarkan berbagai macam program seperti perlindungan sosial Bantuan Sosial (Bansos), perlindungan melalui Bansos PKH serta jaringan pengaman sosial.
“Seperti misalnya jumlah sasaran penerima Bansos APBN untuk program PKH yaitu sekitar 10 juta KPM (Kelompok Penerima Manfaat), kemudian untuk program sembako itu ada 15,2 juta KPM hingga 20 juta KPM yang nilai bantuan dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 di tahun 2023. Kemudian untuk APBD ada program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebanyak 385 di tajun 2023, kemudian kewirausahaan KT kalau sebanyak 5 lembaga. Ada juga bantuan rehabilitasi sosial melalui lembaga kesejahteraan sosial (LKS) sebanyak 130 orang pada tahun 2023,” jelas Rahmat.
