Gubernur Sulbar Tegaskan ke OPD Tunda Program tak Prioritas

SULBARONLINE.COM, Mamuju – Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menegaskan kepada OPD untuk menunda program yang tidak prioritas.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat melakukan rapat dengan Sekprov, para asisten, staf ahli dan pimpinan OPD di Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 1 Februari 2021. Rapat tersebut merupakan rapat perdana yang dilakukan pasca bencana gempa bumi mengguncang Majene- Mamuju, 15 Januari 2021.

Ali Baal mengemukakan, saat ini harus ada semua harus fokus pada pemulihan pembangunan Sulbar. Koordinasi intens dengan  semua pihak, dan juga Kementerian PU, kususnya Dirjen Cipta Karya sehingga semua bisa cepat action.

“Tetap jalankan program prioritas untuk tahun 2021 dan 2022. Kita juga dalam bekerja harus kompak , apa yang dikerjakan harus prioritas, jangan semua mau dapat anggaran, satu OPD , satu atau dua program saja kalau memang tidak bisa seperti selama ini. Tidak usah terlalu banyak program apalagi kita dalam kondisi bencana.Covid-19 masih melanda ditambah lagi dengan gempa .Yang terpenting adalah program prioritas dan pemulihan pasca bencana,” tandas Ali Baal.

Ali Baal juga menyampaikan, saat ini yang menjadi kendala adalah masih banyak puing-puing reruntuhan, dan masih dalam proses pembenahan. Minggu ini diupayakan sudah rampung semunya dan segera dilaporkan ke pusat untuk secepatya ditindaklanjuti sesuai instruksi presiden

Ia juga mengimbau agar tetap waspada, karena sesuai informasi BMKG, gempa-gempa susulan akan ada, tapi kekuatannya sudah tidak sebelumnya, dan akan terus menurun, untuk itu, semua harus tetap waspada.

Selain mengingatkan untuk tetap fokus pada program prioritas dan pemulihan pasca gempa, Ali Baal juga mengingatkan agar dari sekarang merancang program 2022 untuk selanjutnya program tersebut ditembuskan ke DPRD.

Sekprov Sulbar , Muhammad Idris menyampaikan , saat ini berada pada dua tekanan yaitu bencana Covid-19 yang angkanya terus fantastis, dimana angka terakhir telah menembus 99 yang mana merupakan klaster di pengungsian, karena itu diimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pasca gempa bumi, pada masa transisi akan diambl alih oleh daerah. Satgas di bawah kendali Gubernur mengkoordinasikan seluruh operasional teekait lima hal. Pertama, evakuasi dan penyelamatan, dimana saat ini data terakhir jumlah yang meninggal dunia sebanyak 100, terdiri dari Mamuju sebanyak 90 dan Majene sebanyak 10 orang. Kedua adalah pengungsian yang dikoordinir  Satgas, ketiga fokus menyelesaikan daerah yang terisolasi, dimana saat ini kurang lebih 30an alat berat yang diturunkan, dan ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari pemerintah pusat. Keempat, adalah pelayanan kesehatan, dimana ada RS. KM.Suharso dan RS. Lapangan yang disponsori oleh TNI AD, kelima adalah bagaimana satgas mengelola dalam merapikan puing-puing reruntuhan.

Terkait kondisi perkantoran saat ini, untuk sementara Gubernur mengendalikan dari rujab, dan alternatifnya akan dibuatkan kantor semacam pendopo di Lapangan , untuk wagub jiga akan berkantor dari rumah, sementra untuk sekda, asisten dan staf ahli direncanakan menggunakan tanah kosong jejeran depan Rujab Wagub, Sekda untuk sementara bisa digunakan.(Adv/Hms)