SULBARONLINE.COM, Mamuju — Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DPC VIII Provinsi Sulawesi Barat menggelar Muswarah Cabang (Muscab) ke II di Matos Mamuju, Sabtu (17/5/1)25).
Muscab Hiswana Migas dengan tema “Transformasi Bisnis Migas: Adaptasi dan Inovasi di Era Digital” ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka.
Hadir juga Kadis ESDM Sulbar, Muhammad Ali Candra Hapati Hasan, Ketua DPC VIII Hiswana Migas Sulbar, Sahrul Sukardi, Region Manager Retail Sales Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga, I Gusti Bagus Suteja, Ketua DPD VII Hiswana Migas Sulawesi Ir. M. Hasbidin HS dan sejumlah Ketua DPC Hiswana Migas se Sulawesi.
Ketua DPC VIII Hiswana Migas Sulbar, Sahrul Sukardi menyampaikan apresiasi atas support dan dukungan sejumlah pihak sehingga Muscab Hiswana Migas Sulbar dapat terlaksana.
Ia menyampaikan 4 hal yang harus terus dijaga, diperhatikan dan dijalankan oleh kepengurusan Hiswana Migas Sulbar yang baru kedepannya.
“Pertama jaga pemerintah, jaga PT Pertamina Patraniaga, jaga Perbankan, jaga nama baik Hiswana Migas di masyarakat utamanya berkaitan dengan distribusi LPG subsidi,” sebut Sahrul.
Sahrul juga berharap agar Hiswana Migas terus membangun kolaborasi dan tetap mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.
“Dan juga Kita harus jaga kemompakan, dan jaga nama baik Hiswana Migas. Kita tetap jaga hubungan dengan Pemerintah. Kehadiran Gubernur di acara ini memberi makna yang luar biasa. Apresiasi kami kepada Gubernur Sulbar,” ucap Sahrul.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat, Dr. H. Suhardi Duka dalam sambutannya mendorong pembangunan shorbase atau depo Minyak dan Gas (Migas) di Sulbar.
“Salah satu memang yang menjadi persoalan kita di sini adalah belum punya shorebase atau depo. Sehingga, dengan demikian biaya transpor dari Pare-Pare ke wilayah Sulbar itu tinggi,” kata SDK.
Menindak lanjuti persoalan tersebut, anggota DPR RI periode 2019 – 2024 itu meminta para pengusaha yang bergerak di bidang Migas untuk bekerja sama dalam pembangunan depo.
“Jadi, tadi kita sepakat untuk kita bikin depo di Sulbar,” ungkapnya.
SDK pun menjelaskan, pihaknya masih dalam tahap pencarian lokasi yang tepat untuk pembangunan depo yang dimaksud. Menurutnya, pelabuhan salah satu faktor pendukung pembangunan itu.
“Sementara kita cari lokasi yang tepat, karena terkait dengan pelabuhannya juga. Jadi, tidak semua pantai cocok karena harus pantai yang kira-kira punya kedalaman 8 sampai dengan 15 meter,” tutur SDK.
Pembangunan depo di wilayah Sulbar diharapkan dapat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi ke-33 di Indonesia ini.
“Tahun 2024, PAD di sektor ini sampai 90 miliar lebih. Dan tahun2025, kita target PAD sekitar Rp 111 miliar sektor ini masuk di Sulbar,” harap SDK.
