SULBARONLINE.COM, Mamuju – Para Kepala Daerah se Sulawesi Barat melakukan rapat terbatas melalui teleconfrence, Selasa (24/3/2020).
Tujuannya, untuk mengetahui kondisi setiap daerah atau Kabupaten dalam upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid -19).
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar nampak didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Safaruddin Sunusi DM dan Kepala OPD lainnya.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar. Sementara para Bupati atau wakil Bupati se Sulbar berada di kantor masing-masing.
Teleconfrence ini juga sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo melalui VC sebelumnya.
Dalam laporannya, Bupati Mamuju Tengah, H. Aras Tammauni mengatakan, dokter dan perawat merupakan garda terdepan dalam menangani berbagai penyakit termasuk Virus Corona yang sangat mengancam jiwa, baik pasien maupun tenaga medis itu sendiri.
Sehingga menurut Aras, diperlukan keseriusan dalam mendukung kerja tenaga medis, salah satunya tentang pengadaan Alkes berupa Alat Pelindung Diri (APD).
“Tenaga medis kita banyak tenaga kontrak dan telah banyak dokter yang telah meninggal, begitupun tenaga medis kita yang kewalahan dan yang banyak membantu kebanyakan tenaga PTT sehingga kiranya kepada Gubernur Sulbar dapat mengusulkan ke Presiden agar tenaga PTT dapat diangkat menjadi PNS,” harap Aras.
Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Muh. Natsir Rahmat menyampaikan, Pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan penyebaran Covid-19, diantaranya pemembentuk gugus tugas berdasarkan perintah Gubernur Sulbar, penetapan status siaga bencana Covid-19, menertibkan kerja para ASN untuk bekerja di rumah, dan melakukan sosialisasi tentang dampak virus corona.
“Upaya pencegahan mitigasi bencana covid-19, kita melakukan pengukuran suhu tubuh, penghentian aktivitas umum semantara dan menutup aktifitas di pasar raya,” kata Natsir.
Bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengemukakan, Pemkab Mamasa telah menerapkan penyemprotan pencegahan covid-19 secara maksimal.
Melalui kesempatan itu, Ramlan menyampaikam usulan kepada Gubernur Sulbar agar kiranya Pemprov Sulbar dapat memberikan himbau di tiap kabupaten untuk memperketat skrening antar kabupaten, sehingga memperkecil peluang penyebaran covid-19.
Terkait kurangnya peralatan, Ramlan menyatakan, kiranya bisa mendapatkan solusi tercepat, sebab logistik harus betul-betul diperkuat agar dapat mencegah masuknya covid-19.
Wakil Bupati Majene Lukman mengatakan, Pemkab Majene saat ini telah mengeluarkan informasi tentang Virus Corona menjadi siaga bencana.
Olehnya itu, pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti penyemprotan disinfektan di tempat umum, meliburkan anak sekolah selama 14 hari, membetuk posko induk, serta mengadakan penyuluhan di desa-desa dengan melibatkan seluruh unsur stakeholder terkait.
Lukman berharap, Pemprov Sulbar dapat menyiapkan RSU rujukan, sebab jika ada warga yang positif Covid-19 dapat segera tertangani dengan baik.
Ia menambahkan, kendala yang dihadapi di Majene saat ini, adalah kekurangan bahan pokok berupa gula, sehingga merembes pada sembako.
Sedangka Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa mengemukakan, pihaknya saat ini sudah menggelar penjagaan di perbatasan dengan menempatkan tenaga medis dan unsur lainnya untuk bertugas.
Pada kesempatan itu, Agus meminta kepada Pemprov Sulbar, kiranya dapat mengajukan permohonan kerja sama kepada Pemda Sulteng untuk membangun rumah isolasi bagi masyarakat Sulbar di Sulteng, mengingat jarak dari Pasangkayu ke Ibu Kota Sulbar lebih jauh jika dibandingkan ke Kota Palu.
Agus membeberkan, Palu sudah memperketat perbatasan, dan menutup jalan masuk ke Sulteng dan begitupun bagi Pemkab Pasangkayu.
Olehnya itu, menurutnya hal tersebut kiranya perlu diseragamkan, sehingga masyarakat tidak lagi berkumpul di Pasangkayu.
“Kami berharap bapak gubernur dapat memberikan himbau kesetiap kabupaten yang ada agar dapat menerapkan pola yang serupa,” harap Agus.
Sementara, Bupati Mamuju H. Habsi Wahib menyampaikan, pihaknya telah menindaklanjuti surat presiden dan gubernur dimulai 4 maret lalu, dengan segera melakukan rapat koordinasi dalam rangka membicarakan peralatan pencegahan dan tindak lanjut pembentukan tim dalam penanganan covid-19.
“Hasil rapat kami melakukan aksi lapangan tepatnya pada 19 Maret terkait kedatangan dari jemaah di Pakkatto, melakukan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi tentang bahaya Covid-19, serta cara mencuci tangan yang benar begitupun penggunaan hand sanitizer, sedangkan di tempat umum kami melakukan penyemprotan disinfektan di pasar dan kantor,” kunci Habsi. (Iqbal/Aswan).
