SULBARONLINE.COM, Mamuju – Adanya isu bahwa bantuan pupuk ditahan pemilik toko di Kecamatan Tapalang, Mamuju langsung dibantah Pemerintah.
Kepala Dinas Pertanian Mamuju, Alwinuddin mengatakan isu pupuk ditahan di Kecamatan Tapalang, Mamuju tidak benar, sudah melalui prosedur yang ada.
“Setiap pembelian pupuk di kios harus disertai dengan kartu tani. Pupuk yang katanya ditahan oleh pihak toko itu ada aturannya, petani belanja pupuk tidak lagi secara tunai, tetapi sekarang harus pakai kartu tani. Kartu tani itu sudah diisi voucher, kemudian digesek di tiap kios sebelum mendapatkan pupuk,” katanya kepada wartawa, Jumat (13/3/2020).
Dijelaskannya, kios tersebut sebelumnya telah menebus pupuk di distributor terlebih dahulu dan harus mengisi RTKK sebagai dasar wilayah mana yang harus dia menjual pupuk.
Dari RTKK yang diisi dikumpulkan oleh kios, itulah yang menjadi dasar menembus pupuk di Kabupaten.
“Kami dari Dinas Pertanian bekerja sama dengan Bank BRI, untuk turun mensosialisasikan dan menginput semua kelompok-kelompok ke RTKK untuk syarat mendapatkan kartu tani. Dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak BRI, Insya Allah dalam waktu dekat kembali turun di kecamatan untuk membagikan kartu tani kepada kelompok tani,” jelasnya.
Persoalan yang disebut ada kios yang seakan-akan menahan dan tidak memberikan ruang bagi petani, memang ada prosedur. Karena pupuk tidak sembarang menjual.
“Kalau kita kesana pasti bertanya dari kelompok tani apa, karena dia juga akan melanggar misalkan dia memberikan dari luar wilayahnya,” katanya.
“Karena ada kelompok khusus yang bisa dia berikan, dan dalam satu kios sudah tertentu wilayahnya bisa menjual dikelompok tani ini dari desa ini, berdasarkan RTKK yang terkumpul yang akan dipakai menebus pupuk di masing-masing kios,” sambungnya.
Persyaratan untuk mendapatkan kartu tani di setiap kecamatan, ia menjelaskan Dinas Pertanian punya petugas untuk menginput melalui aplikasi RTKK dan wajib. Karena ke depan tidak bisa lagi belanja pupuk secara tunai, harus gesek pakai kartu tani.
“Kuota untuk setiap petani, untuk mendapatkan kartu tani maksimal dua hektare. Karena pupuk ini merupakan bantuan pupuk bersubsidi yang harus tersalurkan dengan baik dan tepat kepada kelompok tani,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam postingan di sosial media Hendri Ipmapus menyebut bantuan pupuk di Kecamatan Tapalang ditahan di toko.
“Bagai mana petani bisa berkembang karena bantuan milik mereka ditahan Toko Tani yang ada di Tapalang padahal sudah jelas anggaran pupuk sudah masuk,” tulisnya dalam dinding facebook, Kamis (12/3).
