SULBARONLINE.COM, Mamuju — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Mamuju.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor DPRD Mamuju, Kamis (11/11/21).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Mamuju, H. Sugianto ini membahas persiapan pelaksanaan Pilkades di 48 desa se Kabupaten Mamuju.
Pertemuan ini berlangsung seru. Sugianto menyampaikan sejumlah catatan penting kepada PMD Mamuju agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik tanpa konflik dan pelanggaran.
“Makanya panitia pelaksana Pilkades harus terbuka dan transparan, tidak terkecuali panitia tingkat desa, Kecamatan dan lebih-lebih di tingkat Kabupaten. Karena biasanya, yang bermasalah dan berulah itu di Kabupaten dengan menggunakan kekuasannya,” tegas Sugianto.
Politisi senior Golkar ini juga mengingatkan agar pelaksaan Pilkada dijalankan dengan baik sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
“Dan kami di Komisi I akan kawal pelaksaan Pilkades ini. Jadi jangan main-main. Kalau bukan masyarakat yang merongrong Pemda maka saya yang akan merongrong saudara-saudara di Pemda,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Sugianto, perlu dilakukan Rapat Koordinasi dengan menghadirkan 48 Kepala Desa maupun penjabat Kades bersama Pemkab untuk memperjelas terkait penganggaran, sekaligus mempertegas agar tak ada satupun yang berulah dalam Pilkades ini.
“Jika tak dilakukan, maka di bawah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan ada yang lempar tanggungjawab. Dan ini beresiko rawan konflik. Atau bisa juga Bupati menurunkan instruksi ke 48 Desa untuk memaksimalkan anggaran yang ada demi kesuksesan Pilkades” katanya.
Kepada panitia tingkat desa, lanjut Sugianto, diharapkan agar tidak mudah diintervensi, pada tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Mamuju 2021.
“Panitia harus berintegritas, jangan mudah diintervensi oleh kekuatan lain,” harap Sugianto.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju, Abdul Rahim Mustafa mengakui bahwa keterbukaan dan integritas panitia pelaksana Pilkades juga menjadi perhatian pihaknya.
“Jadi ini sudah kami tekankan pada panitia waktu bimtek lalu, harus independen, harus punya integritas,” jelas Rahim.
Laporan: Iqbal
