SULBARONLINE.COM, Mamuju — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Barat, Kamis (12/2/26) di Hotel Berkah Mamuju.
Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Darwis Damir, mewakili Sekretaris Daerah Peovinsi Sulbar.
Hadir Anggota DPRD Sulbar Khalil Qibran, ahli madya BPS Sulbar Sri Mulyani, perwakilan Kepala BIN Daerah Sulbar Kombespol Arianto, perwakilan Biro Hukum Setda Sulbar Dr. Aprisal, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat, perwakilan Polda Sulawesi Barat, perwakilan Korem 142/Tatag, perwkilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, para Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten se Sulbar, perwakilan LO Partai Politik, LSM, wartawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir menyampaikan, saat ini pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu program prioritas nasional yang telah mengalami penyempurnaan metodologi pengukuran.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa pada metode baru IDI terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi dengan 22 indikator. 22 Indikator yang dimaksud meliputi kinerja di bidang politik, ekonomi dan sosial, sejalan dengan demokratisasi yang dicapai Indonesia dewasa ini berhasil mengembangkan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi menurut keadaan kita sendiri,” kata Darwis.
Menurutnya, IDI pada dasarnya merupakan country-led assesment yang dibangun atas pondasi kepemilikan nasional, maka perlu dipahami bahwa FGD yang dilaksanakan bukan sekadar agenda rutin administratif.
“Ini adalah komitmen kita bersama untuk membedah instrumen IDI sebagai cermin kualitas tata kelola pemerintahan dan kedewasaan berpolitik di daerah kita,” ungkapnya
Darwis menyebut, Gubernur dan Wagub Sulbar telah menetapkan visi Panca Daya sebagai kompas pembangunan. Dalam pilar daya tata kelola pemerintahan dan daya pembangunan manusia, kualitas demokrasi menduduki posisi sentral.
Ia menjelaskan, IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, sehingga keberadaan IDI sangat bermanfaat guna membantu pemerintah dan pemerintahan daerah di dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.
“Dengan demikian, IDI sesungguhnya bukanlah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan, karena komponen yang membentuk indikator, variabel dan aspek IDI, tidak saja mengukur lingkup bidang tugas pemerintahan semata, tetapi pada saat yang sama juga mengukur geliat demokrasi yang tumbuh di masyarakat,” jelasnya.
Kata Darwis, berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Kesbangpol Sulbar bersama BPS Sulbar, sejauh ini masih terjadi raport merah atau rendah pada indiator pendidikan politik bagi kader, peraturan daerah, peraturan Bupati tentang kebebasan berkeyakinan, hak politik dan transparansi informasi.
“Beberapa aspek ini yang menjadi tantangan kita semua dan perlu mendapat perhatian bersama agar nilai IDI Sulbar ini dapat meningkat. Oleh karena itu, diharapkan agar upaya meningkatkan angka IDI pada tahun ini sangat diperlukan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta seluruh stakeholder atau elemen terkait, termasuk Partai Politik agar dapat mendongkrak pencapaian indikator IDI Provinsi Sulbar yang masih bernilai rendah tersebut,” katanya.
Saat ini, tambah Darwis, skor IDI berada di angka 74,56, naik 0,1 poin dari tahun sebelumnya. Ini artinya bahwa provinsi Sulawesi Barat sejak beberapa tahun terakhir terus mengalami perkembangan capaian angka IDI.
“Namun ini tidak terlepas dari kerjasama secara kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam pembangunan. Cita-cita membangun demokrasi bukan hanya menjadi domain pemerintah tetapi juga mensyaratkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Informasi angka IDI ini bermanfaat untuk mengevaluasi sejauhmana perkembangan dan penerapan demokrasi di Sulawesi Barat,” ujarnya.
Darwis menambahkan, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, seperti penguatan literasi politik. Partai politik jangan hanya menjadi mesin pemenangan, tetapi harus menjadi sekolah kepemimpinan.
Kemudian, lanjut dia, transparasi tanpa kompromi, yaitu modernisasi birokrasi harus sejalan dengan keterbukaan.
“Selanjutnya adalah kerja kolaborasi dari pemerintah provinsi, Kabupaten dan stakeholder terkait dalam mendorong pemenuhan aspek dan indikator IDI. Kemudian netralitas dan profesionalisme, bahwa stabilitas politik hanya bisa dicapai jika birokrasi menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik, serta fokus pada pelayanan masyarakat,” terangnya.
Melalui FGD IDI ini, mantan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Sulbar ini berharap kepada seluruh peserta agar dapat memberikan sumbangsi dan informasi dalam rangka menyusun dan mengukur IDI Sulbar.
Untuk diketahui,s etelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan papara materi yang disampaikan Anggota DPRD Sulbar Khalil Qibran, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir, Kepala BPS Sulbar Suri Handayani dan Ahli Madya BPS Sulbar Sri Mulyani.
