SULBARONLINE.COM, Mamuju – Dalam rangka mendukung dan mewujudkan pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk, Kepolisian Republik Indonesia tak henti-hentinya membangun sinergitas dengan seluruh instansi terkait.
Sama seperti yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, menyikapi Pemilu 2019 pihaknya terus membangun sinergitas, salah satunya dengan menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka menghadapi pengamanan pemilu, Jumat (22/3/19).
Pelaksanaan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Jl. Yos Sudarso atau tepatnya di depan Hotel d’Maleo ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulbar Brigjen Pol Drs. Baharudin Djafar, bersama Danrem 142 Tatag, Kabinda, perwakilan Pemprov Sulbar, Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu, Bupati Mamuju, Kapolres Mamuju dan Dandim 1418 Mamuju.
Kegiatan ini turut juga dihadiri oleh Para Pejabat Utama Polda Sulbar dan seluruh elemen baik Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda dan undangan lainnya.
Apel gelar pasukan ini ditandai dengan pemeriksaan pasukan dan seluruh sarana prasarana yang akan digunakan dalam mendukung mewujudkan pemilu yang aman dan damai serta pemasangan pita tanda operasi OMB kepada perwakilan.
Kapolda Sulbar Brigjend Pol Baharuddin Djafar saat membacakan amanat Menko Polhukam RI, mengatakan bahwa pemilu serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah kerena dilaksanakan secara serentak yakni 5 (lima) jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan.
Hal ini tentu akan menjadi sorotan dunia internasional apakah bangsa indonesia melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.
“Sukses tidaknya perlehatan demokrasi ini sangat tergantung pada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Selain peran pihak penyelenggara seperti KPU, Bawaslu dan DKPP, Peran TNI-Polri tentu juga sangat berpengaruh untuk menentukan suksesnya pemilu yang jujur dan adil,” katanya.
Menurut Baharuddin, Pemilu serentak tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia.
Untuk itu, ajang ini harus menjadi kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin nasional.
“Disamping itu, TNI-Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap jalannya pengamanan pemilu serentak 2019, apabilah menemukan adanya dan hambatan harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu 2019,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Kapokda, selain menjadi pihak pengamanan, TNI-Polri juga harus mampu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi sehingga tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita bohong atau Hoax yang beredar dan menimbulkan keresahan.
Mengakhiri amanatnya, Kapolda juga menyampaikan beberapa penekanan di antaranya adalah pahami tugas pengamanan pemilu serentak ini sebagai kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun, sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala bila dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas.
Apel gelar pasukan ini juga ditandai dengan pembacaan Ikrar yang bersama yanh dipimpin oleh Sekretaris PC GP Ansor Kabupaten Mamuju, Ashari Rauf, yang berbunyi “Kami adalah mitra TNI-Polri, merupakan masyarakat indonesia yang peduli keamanan dan ketertiban masyarakat serta peduli keutuhan NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945” berikrar :
1. Mendukung tugas-tugas TNI-Polri dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif.
2. Mendukung tugas-tugas TNI-Polri dalam memberantas hoax dan ujaran kebencian.
3. Mendukung tugas-tugas TNI-Polri dalam mensukseskan pemilu 2018 yang aman dan damai.
Selanjutnya, kegiatan apel gelar pasukan ini dilanjutkan dengan simulasi pengamanan pemilu di TPS dan jalannya seluruh rangkaian pemilu untuk mengantisipasi seluruh ancaman dan gangguan dari potensi konflik.
