SULBARONLINE.COM, Mamuju — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Sukardi M Noer, mengingatkan Pemprov Sulbar agar tetap fokus dalam upaya pwnurunan angka kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
Hal itu diungkapkan Sukardi M Noer saat ditemui SULBARONLINE.COM di kediamannya, Senin (16/1/23).
Menurut Sukardi, pertumbuhan ekonomi di Sulbar dinilai belum signifikan atau berjalan melandai, sedangkan jumlah kemiskinan di Sulbar juga semakin bertambah.
“Jadi kita harapkan arah kebijakan daripada Pemprov ini betul-betul konsisten dalam hal skala prioritas yang memang dorongannya mempercepat pertumbuhan ekonomi, agar kita bisa bangkit dari keterpurukan yang dirasakan sejak beberapa tahun belakangan ini,” kata Sukardi.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan agar serapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih digenjot lagi.
“Itu agar perputaran ekonomi di masyarakat bisa lebih cepat. Untuk itu kepada pihak pimpinan di Pemprov ini, khususnya di setiap OPD bisa mempercepat penyerapan anggaran,” tegasnya.
Hal itu penting, kata Sukardi, sebab selama ini sejumlah OPD dianggap lambat dalam serapan anggaran setiap tahunnya.
“Rata-rata yah, tapi tidak semua. Namun cukup banyak berjalan tidak sesuai dengan target, umpamanya 4 bulan pertama harus tercapai target sekian, itu hanya satu dua saja yang memenuhi target. Yang lainnya itu tidak ada, nanti di akhir tahun baru mereka pacu yang akhirnya menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.
Karena itu, lanjut legislator asal Dapil Mamuju Tengah (Mateng) ini, Penjabat (Pj) Gunernur Sulbar dapat memberikan tekanan dan dorongan kepada para OPD untuk memaksimalkan program 2023 secara maksimal.
“Jadi kita harapkan Pak Pj Gubernur sekarang ini karena beliau sebagai Dirjen Otda juga sangat paham itu, sehingga betul-betul beliau mengawal para OPD nya. Dengan begitu mudah-mudahan kedepannya bisa sesuai harapan,” ujarnya.
Soal kondisi kemiskinan di Sulbar yang cukup tinggi, Sukardi meminta agar Pemprov Sulbar tetap memprioritaskan program-program yang mendorong bangkitnya ekonomi kerakyatan.
“Sebenarnya kalau memang pemerintah daerah mau mempercepat kemiskinan ini bisa menurun dengan cepat, maka harus lebih prioritaskan kepada pengembangan ekonomi kerakyatannya, karena bagaimanapun juga mereka masyarakat ini sangat mengharap bantuan maksimal dari pemerintah. Kalau itu tidak ada atau lambat berarti ekonomi mereka juga begitu-begitu saja, tidak banyak membawa perubahan,” ungkapnya.
Jika pemerintah mengerjakan hal-hal yang prioritas pada ekonomi kerakyatan, Sukardi mengaku, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, dan akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
“Karena bagaimanapun juga skala prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan ini akan menyasar masyarakat menengah ke bawah, supaya masyarakat kita betul-betul tersentuh, sehingga secara langsung bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan jadi menurun,” tutup Anggota Komisi IV DPRD Sulbar itu.
