SULBARONLINE.COM, Mamuju — Penanganan kemiskinan membutuhkan penanganan khusus. Diperlukan terobosan untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sulbar, Hj. Enny Anggraeny Anwar pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Sulbar, melalui video conference dari rumah jabatannya, Rabu (3/3/2021).
Enny menjelaskan kemiskinan juga merupakan persoalan yang kompleks, sebab kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan manusia.
Dia menuturkan, untuk merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan diperlukan pemikiran dari seluruh pihak terkait, dengan melakukan rapat koordinasi kemiskinan untuk membahas permasalahan dan solusi yang perlu dirumuskan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten.
“Tentu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan. Dukungan dan kerjasama ini perlu ditingkatkan dan digerakkan bersama pemerintah, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat itu sendiri,” papar Enny
Kemiskinan di Sulbar, kata Enny ditargetkan turun 7,27 persen pada tahun 2030. Sebagai gambaran kemiskinan di Sulbar dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung menurun walaupun belum signifikan, dimana 2018 sebanyak 11,22 persen dan turun menjadi 10,95 persen pada 2019.
Selanjutnya, pada 2020 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu 11,50 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 159,05 jiwa yang didominasi oleh penduduk miskin pedesaan sekira 82.31 persen, dan kemiskinan di perkotaan sekira 17,69 persen.
Senada dengan Wakil Gubernur Sulbar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, yang juga hadir secara virtual dalam kegiatan itu, mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan realitas sosial yang begitu kompleks.
“Tidak ada negara di dunia ini yang tidak setiap saat mendiskusikan tentang kemiskinannya,” sebut Idris.
Dia menekankan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar angka-angka, tetapi juga bagaimana fenomena di pemerintahan tentang aspek kebijakan serta undang-undang yang telah mengatur banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang membicarakan tentang kemiskinan.
“Dari angka-angka yang telah disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur, kita masih berada pada kategori daerah yang masih cukup tinggi tingkat angka kemiskinannya. Kesimpulannya adalah kita telah surplus kebijakan mengenai penanganan kemiskinan. Melihat negara maju, semakin banyak kebijakan yang mengatur tentang isu itu akan semakin berpeluang tertangani dengan baik dan bisa keluar dari permasalahan itu,” jelasnya.(Adv/hms)
