MAMUJU-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Mamuju, yang bertepatan dengan peringatan hari jadi Mamuju ke 479 Tahun.
Puluhan aktivis Hijau-Hitam ini, menyampaikan orasi aspirasinya dalam memperjuangkan kejelasan nasib ribuan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) yang diberhentikan. Pemutusan kontrak yang dilakukan Pemkab Mamuju dianggapnya sebagai langkah yang cacat prosedur.
“Kalau alasan rasionalisasi anggaran berdasarkan rekomendasi BPK, terus mengapa ada penerimaan tenaga kontrak baru?SK diterbitkan bulan Mei bukan Januari?. Mereka ini (PTT/GTT red.) sudah mengabdi tapi mengapa gajinya tidak dibayarkan, dimana sisi kemanusiaan kita?,”tanya Arman selaku Koordinator Aksi.
Kericuhan sempat terjadi antara massa aksi dan aparat yang menjaga ketat gedung DPRD Mamuju. Bentrok tersebut bahkan membuat salah satu pendemo dilarikan ke Rumah Sakit akibat luka di bagian kening.
Setelah itu, massa aksi melanjutkan orasinya secara bergantian. Mereka kemudian menuntut pihak DPRD Kabupaten Mamuju untuk menghadirkan BKD dalam hal transparansi data GTT/PTT, mempertanyakan mekanisme penggajian tenaga kontrak yang baru masuk, serta mendesak DPRD untuk meminta kepada Pemkab Mamuju untuk membayarkan upah GTT/PTT.
“Jalannya hanya satu, DPRD harus memperlihatkan taringnya. DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasannya secara benar dan efektif,”pungkas Arman.
Tak lama setelah itu pasca rapat parpurna usai, Bupati Mamuju Habsi Wahid menghampiri massa aksi untuk berdialog menjawab tuntutannya. Habsi menjelaskan, pemberentian tenaga kontrak dilakukan sesuai rekomendasi BPK yang menilai jumlah tenaga kontrak tidak sesuai dengan beban kerja.
“Oleh karena kemarin kita direkomendasikan oleh BPK, maka kita berangsur-angsur keluarkan, disamping kita lihat kinerja dan kerajinannya.Bahkan kita sudah keluarkan surat edaran bagi tenaga kontrak yang kehadirannya tidak mencapai 80 persen, kita tidak terima lagi di 2019, itu yang kita jadikan dasar,”terang Habsi. (Mursyid)
