SULBARONLINE.COM, Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris memimpin upacara hari pertama masuk kerja pasca libur Idul Fitri, Senin (10/6/19) di pelataran Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Dalam kesempatannya, Idris menyampaikan, bahwa momen Idul Fitri merupakan ajang silaturrahim sekaligus ajang perbaikan kinerja bagi setiap aparatur sipil negara lingkup Pemprov Sulbar, yang tidak hanya sebagai perintah dari pimpinan tetapi juga merupakan pesan dan perintah agama.
“Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini. ASN harus tinggalkan kebiasaan lama serta meraih kebiasaan baru yang lebih baik,” kata Idris.
Mengawali hari baru tersebut, lanjut dia, hendaknya tiap pegawai mendapatkan energi baru dari semangat bulan ramadan yang telah usai dilaksanakan. Maka dari itu diharapkan secara bersama pekerjaan pemerintah merupakan kemaslahatan ummat, selalu memikirkan penyelesaian segala permasalahan, sehingga momen ramadan yang kembali fitrah perlu dijadikan perbaikan bagi diri pribadi dan orang lain, begitupun kebersihan lingkungan kerja yang perlu selalu dijaga.
“Kita kembali kepada kesucian kita, dan mari kita manfaatkan kesucian yang telah didapat agar bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak, terutama dalam berorganisasi,” pungkasnya.
Idris menambahkan, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, jumlah pegawai Pemprov Sulbar sebanyak 2.151 orang, dimana terdapat 198 orang pegawai yang terbukti tidak mengikuti upacara hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2018 lalu. Sehingga berdasarkan aturan yang telah disepakati pegawai tersebut akan dikenakan sanksi berupa penahanan gaji Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) dan akan berdampak pada gaji 13 PNS.
Pada kesempatan tersebut, Sekprov Muhammad Idris juga menyinggung capaian kinerja Pemprov Sulbar di pertengahan tahun 2019 yang dinilai berjalan lambat. Itu terlihat dari grafik kinerja OPD hanya mencapai 50 persen keberhasilan, dan masih sibuk pada pekerjaan yang semestinya dilakukan di awal tahun.
“Ini perlu menjadi perhatian khusus bagi tiap OPD, serta kedepan tidak ada lagi perjalanan dinas luar daerah yang hanya menghambat percepatan kinerja Pemprov Sulbar itu sendiri. Sebenarnya pekerjaan kita tidak sulit, tetapi para pekerja kita yang sulit, maka dari itu pimpinan akan memperhatikan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang mau merubah diri dan disiplin,” tegas Idris.
Ia juga menyebutkan apresiasi atas capaian hasil kerja Pemprov Sulbar yang kembali mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di pertegahan bulan ramadan lalu perlu dibanggakan, meskipun terdapat banyak catatan yang harus diperhatikan. Hal tersebut menunjukkan bentuk kelalaian dan kepatuhan yang masih rendah terutama proyek-proyek besar.
“Kita bersyukur karena kita telah mendapat WTP tetapi banyaknya catatan-catatan yang perlu diperhatikan yang menjadi usaha pintu masuk KPK untuk mengawasi kita,” sebut mantan Deputi Diklat LAN RI tersebut.
Selain capaian WTP, Sekprov juga memberikan apresiasi yang besar kepada Provinsi Sulbar atas Akreditasi C Pelatihan Diklat Prajabatan bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewenenangan dalam mengeluarkan sertifikasi dari lembaga-lembaga dapat diwujudkan.
“Walaupun hal tersebut masih berstatus paling standar atau paling bawah, hal tersebut patut disyukuri karena itu merupakan salah satu persyaratan kelayakan pelatihan,” tutupnya.
