SULBARONLINE.COM, Mamuju — Ketua Bidang Kaderisasi Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Amran HB meminta warga Sulbar agar tidak terprovokasi oleh Politik Identitas yang kini gencar dilakukan sejumlah pihak jelang Pemilu 2024.
Amran menjelaskan makna Politik Identitas yang kerap kali dilakukan sejumlah oknum demi meraih simpati publik menuju pesta demokrasi 2024 itu.
“Kita harus definisikan dulu apa itu politik identitas secara terminologi supaya kita tidak salah persepsi dan bias memaknai kalimat politik identitas. Jadi politik identitas itu adalah sebuah alat politik atau suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau apapun namanya, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok untuk mengunggulkan kelompoknya. Jadi batasan politik identitas itu menjadikan agama, suku, budaya atau ras sebagai alat politik,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Selasa (10/1/23).
Dari definisi itu, Amran mengaku politik identitas dirasakan sangat berbahaya dalam komunitas yang sangat majemuk seperti Indonesia.
“Indonesia ini sebagai negara yang majemuk, karena semua agama ada, semua suku ada dan semua entitas kebudayaan ada di Republik ini. Pada saat identitas ini dijadikan sebagai alat politik, maka ini akan merusak tatanan kemajemukan dan ini sangat berbahaya buat NKRI. Makanya jargon dari awal yang diambil oleh para pendiri bangsa ini adalah kebhinekaan. Kita berbeda-beda tetapi satu tujuan, yakni negara kesatuan, sehingga tidak boleh ada satu kelompok yang menonjolkan diri, apakah itu secara agama ataupun secara suku dan ras,” urai Amran.
Menurut Amran yang juga Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulbar itu, sejauh ini politik identitas memang seringkali dimainkan kelompok-kelompok tertentu.
“Dan sepertinya sejarah ini masih akan terus terulang. Contoh kasus, kemarin di beberapa tempat di Pulau Jawa sudah ada komunitas yang melarang orang untuk kebaktian. Itu kan berbahaya. Lalu, dua hari yang lalu sampai waktu wakil presiden juga berkomentar, ada salah satu masjid yang dijadikan tempat untuk mendeklarasikan satu calon presiden. Itu juga berbahaya,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Amran, jelang Pemilu 2024 negara mestinya membackup dirinya dari ancaman seperti ini, karena dinilai bisa merusak kemajemukan yang ada.
“Potensi ini kelihatan. Oleh karena itu saya sebagai warga negara atau warga masyarakat mengimbau dan meminta untuk benar-benar menciptakan suatu regulasi, membentengi hal ini dari yang bersifat Rasis,” tegasnya.
Amran tak menampik adanya kelompok yang berbeda-beda pilihan dan jagoan dalam setiap ajang pesta demokrasi. Namun, diharapkan agar tidak menggunakan isu politik identitas, sebab akan mengganggu stabilitas dan kondusifitas masyarakat.
“Kita boleh berbeda, tapi politik identitas jangan dijadikan alat untuk merebut kekuasaan, karena kita ini adalah negara yang heterogenik dan negara yang menjunjung jiwa nasionalis. Semua agama dan suku punya status yang sama di negara ini. Tidak boleh ada yang mendominasi. Tapi silahkan berekspresi dalam persoalan privat. Tapi jangan agama dijadikan alat untuk merebut kekuasaan, karena akan terjadi perpecahan,” harap Amran.
Amran juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi okeh politik identitas jelang Pemilu. Sebab, Pemilu semestinya dijadikan momentum untuk memilih pemimpin dan perwakilan di legislatif melalui pesta demokrasi yang aman, damai, lancar dan kondusif.
“Kita menjunjung tinggi perbedaan yang ada karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Kita berbeda dari segi warna kulit, kita berbeda dari segi bahasa, kita berbeda dari segi muka, dan yang paling kelihatan itu berbeda dari segi pemahaman keagamaan, berbeda dari segi keyakinan agama, berbeda dari segi suku dan budaya. Perbedaan ini jangan dijadikan sebagai penghalang untuk menciptakan demokrasi yang stabil. Kita lihat persamaannya. Apa persamaannya, yakni kita sama-sama warga negara Indonesia yang ingin negara ini tetap stabil, negara ini tetap utuh dan kita semua berada dalam kondisi aman menghadapi pesta demokrasi. Namanya pesta maka kita mestinya bergembira bukan malah berseteru dan kisruh,” sebutnya.
Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Barat itu pun mengajak kepada masyarakat agar senantiasa menanamkan keyakinan yang kuat dan komitmen untuk menjaga Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) dari berbagai isu-isu yang mengancam bangsa.
“Olehnya kepada seluruh masyarakat mari tetap kita menanamkan nilai keyakinan yang kuat terhadap keyakinan agama dan tetap mengedepankan nilai persatuan dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 yang akan datang,” harapnya.
