SULBARONLINE.COM, Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hj. Dr. Amalia Aras, menegaskan pentingnya pokok-pokok pikiran DPRD sebagai pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulbar 2027 yang digelar pada Jumat, 10 April 2026, di Aula A. Depu, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar.
Dalam pemaparannya, Amalia menekankan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil konkret dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses di berbagai daerah pemilihan.
“Pokok-pokok pikiran DPRD adalah representasi langsung dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, harus menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah,” kata Amalia.
Ia menjelaskan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, terlebih di tengah kondisi keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah saat ini.
Menurutnya, setiap program yang dirancang harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Perencanaan pembangunan harus realistis, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, Sekretaris Provinsi, unsur Forkopimda Sulbar, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Di akhir penyampaiannya, Amalia menyampaikan optimisme terhadap masa depan pemerintahan daerah, termasuk di Sulawesi Barat.
“Saya yakin ke depan Pemerintah Sulbar akan semakin kuat dan mampu keluar dari berbagai kekurangan serta kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dengan kerja sama yang solid dan sinergi antar pemerintah daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, seluruh tantangan dapat kita lalui bersama,” tegasnya.
Forum Musrenbang menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan program prioritas antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir perencanaan pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan daerah, tetapi juga mampu menjawab harapan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan.
(red/red)
