SULBARONLINE.COM, Mamuju – Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 48.105 ribu jiwa atau jika dipersentasekan sebesar 10,52 persen anak di Sulbar tidak berpatisipasi dalam dunia pendidikan.
Dari jumlah ATS di Sulbar tahun 2021 lalu sebanyak 44.493 ribu, kemudian data terbaru tahun 2023 bertambah 3.612 dengan total 48.105 ribu ATS. Ini disebutkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dalam Rapat Evaluasi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Hotel Grand Mutiara Mamuju. Senin (26/6/23).
Data ini dimuat dalam Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Kemendes. Muhammad Idris menguraikan, titik konsentrasi terbesar Pemprov Sulbar terhadap ATS terbesar berada di Tiga Kabupaten. Polewali Mandar, Majene, Mamuju adalah penyumbang terbesarnya.
Muhammad Idris mengaku, Sulbar menghadapi tantangan yang tidak mudah, ketertinggalan dunia pendidikan di daerah ini bukanlan hal sederhana, sektor dunia pendidikan telah menjadi diskusi panjang di Pemerintahan yang berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Apa maknanya sebetulnya? dalam konteks membangun IPM, ini tantangan yang tidak mudah, ini tantangan yang tidak sederhana, konsepnya sudah dari dulu kita diskusikan, yaitu Pentahelix (Multi pihak) tidak mungkin selesai ini kalau hanya Bappeda saja, butuh penanganan multi stakholder, maka kita duduk kembali untuk melakukan evaluasi,” ujarnya.
Muhammad Idris mengemukakan terdapat perbedaan informasi untuk meretas ATS yang menjadi beban sesungguhnya Pemprov Sulbar. Namun setidaknya kata dia, Pemprov Sulbar sudah melakukan langkah kongkrit pendekatan berbasis data ATS.
“Informasi yang sama terutama berkaitan dengan data, dengan pendataan ATS di 2021 dengan menunjukan ATS itu pada 3 ranah, pertama anak yang belum pernah bersekolah, Kedua anak putus sekolah, ketiga anak yang lulus tidak lanjut dari SMP tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya,” urainya.
ATS salah satu akar permasalahan di Sulbar yang merenggut generasi masa depan bangsa. Padahal salah satu subtansi Undang-undang dasar negara bagaimana kepedulian bangsa terhadap dunia pendidikan.
Kesadaran ini juga menggugah Pemprov Sulbar untuk melakukan langkah progresif di tahun 2024. Muhammad Idris mengatakan, atensi Pj Gubernur Sulbar menyampaikan seluruh stakalholder akan menyerbu habis-habisan ATS, pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi titik fokus dan akan dibahas dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Menurut Laporan IPM Rata-rata nasional 72,91 persen. Sulbar masih belum mencapai angka tersebut. Saat ini IPM Sulbar di angka 66,92 persen yang dicatat BPS Sulbar.
“Arahan Pj Gubernur Sulbar, kita serbu habis-habisan IPM ini, kita sudah menyepakati walau pun ini belum dibahas secara tuntas di RKPD kita. Kemudian anggaran yang terbatas sepanjang kita komitmen membawa ke IPM Insya Allah akan terasa di tiga atau empat tahun akan datang ada manfaatnya,” jelasnya.
“Ini pekerjaan yang sangat elementer, dan 2024 kita akan fokus untuk mengelola, menangani, dan mengatasi masalah ini, dan lebih khusus ATS ini kita tidak bisa anggap remeh, dan Dinas Pendidikan Sulbar leading sektor, nanti akan dibantu sejumlah OPD, simultan bersama-sama Kabupaten,” lanjutnya.
Muhammad Idris menegaskan, dalam menuntaskana masalah IPM tersebut tidak boleh saling melemahkan dalam mengidentifikasi tingginya ATS yang telah menjadi kultur budaya dari semua penyebab tingginya ATS.
“Dengan evaluasi yang kita lakukan hari ini adalah memberi dukungan terhadap program ini agar lebih baik tidak boleh saling melemahkan. ATS ini bisa menjadi beban di tengah masyarakat, karena dampaknya anak tidak akan mendapatkan peluang dengan pekerjaan memadai,” kuncinya.
