SULBARONLINE.COM, Mamuju — Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Hj. Enny Anggraeni Anwar membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2022 yang dilaksakan melalui video conference, Rabu (24/2/2021).
Kegiatan ini diikuti 100 lebih peserta, mulai dari Pimpinan DPRD Sulbar, Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Sulbar, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan LSM dan undangan lainnya.
Wakil Gubernur Sulbar, Hj. Enny Anggraeni Anwar mengatakan, penyusunan RKPD merupakan satu tahapan penting yang harus dilalui dalam menyusun program pembangunan.
Sehingga, untuk mewujudkan hal tersbeut, diperlukan sinergitas dengan semua stakeholder, membangun komunikasi yang intens, dan melakukan pendalaman terhadap program yang prioritas dan mendesak agar tidak salah dalam menetapkan dan melaksanakan program.
Dalam forum tersebut, Enny Anggraeni juga juga menyampaikan enam hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulbar.
Pertama, tahapan dan proses perencanaan, agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, lakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang pada pada peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sesuai dengan hasil koordinasi Kementerian/lembaga dengan masing-masing OPD.
Ketiga, fokus terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Keempat, program dan kegiatan diarahkan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat adanya Covid-19 dan pasca gempa bumi yang telah melanda sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju baru baru ini.
Kelima, agar kepala OPD mempedomani tema, prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 untuk dijabarkan kedalam rencana kerja OPD.
Keenam, segera merumuskan program dan kegiatan prioritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat.
“Nah isu strategis yang selama ini mesti diperbaiki, pertama belum optimalnnya nilai tambah dan produktifitas dari komoditas unggulan kita. Kemudian kedua adalah infrastruktur dasar dan konektifitas yang belum memadai. Ketiga, kualitas SDM masih rendah, terutama angka stunting yang sangat tinggi. Dan keempat belum optimalnya aspek mitigasi dan konsep penanganan bencana,” papar Enny.
Olehnya, Enny meminta harus ada upaya optimal dari semua OPD, dan membangun sinerji dengan seluruh stakeholder dalam rangka menyusun programTahun 2022.
“Kita semua harus bangun sinerji dan koordinasi yang optimal. Dan penganggaran harus lebih prioritas pada persoalan kebutuhan dasar dan pemenuhan target RPJMD kita,” tutup istri mantan Gubernur Sulbar dua periode H. Anwar Adnan Saleh itu.
