SULBARONLINE.COM, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat, yang berlangsung di Lantai II kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/12/19).
Kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Hj. Enny Anggraeni Anwar.
Enny Anggraeni Anwar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, mengingat pembahasan tersebut sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Sulbar untuk menuntaskan masalah kemiskinan di daerah ini.
“Kiranya kita bisa mencapai target nasional atau paling tidak kita bisa lebih baik dari nasional dalam menuntaskan kemiskinan. Jadi berbagai strategi yang akan kita lakukan atau bagaimana bersama-sama dengan seluruh elemen baik dari perbankan, dari lintas sektoral dan dinas terkait agar kita berkeroyok untuk membahas kemiskinan di Sulawesi Barat,” kata Enny Anggraeni Anwar.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden mengeluarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dimana tujuan dikeluarkannya Perpres untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia hingga 8,00 pada akhir tahun 2019. Sementara dalam RPJMD Provinsi Sulbar menargetkan sebesar 9,91 persen dan ditahan 2020 sebesar 9,62 persen.
Enny menegaskan, untuk mencapai target tersebut Pemprov Sulbar membutuhkan sebuah upaya melalui kebijakan strategis yang komprehensif dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat luas.
“Saya selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan Sulawesi Barat, sangat mengapresiasi rapat yang diadakan hari ini dimana akan membahas bagaimana srategi kita dalam menanggulangi kemiskinan di Sulawesi Barat. Tentu kita menginginkan angka kemiskinan bisa semakin hari semakin menurun di Sulawesi Barat,” jelasnya.
Rapat tersebut diharapkan tidak hanya menjadi rapat pembahasan semata, melainkan harus membawa dampak positif yang terus berkesinambungan.
“Terdapat tiga pilar yang ada di program Marasa yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi, tentunya dari kesehatan bagaimana caranya kita mengurangi stunting. Itu salah satu program kemiskinan, dan juga dari pendidikan bagaimana cara memberikan pendidikan kepada masyarakat kita, dan tadi saya sebutkan juga ada program dari Menteri Pertanian yaitu pertanian masuk sekolah dan famili farm (petani berkeluarga) yang menjadi salah satu kemandirian ekonomi dalam memberdayakan masyarakat untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi, ” jelas Enny.
Untuk itu, Enny berharap kepada para srakeholder terkait kiranya dapat hadir dalam agenda permasalahan kemiskinan, minimal setiap perwakilan masing-masing instansi, karena diperlukan kepedulian menuntaskan permasalahan kemiskinan di Sulbar.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulbar, Dr. Junda Maulana melaporkan, persentase penduduk miskin penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawa garis kemiskinan, dimana Sulbar mencapai 11,02 persen atau 151,40 ribu orang, turun mencapai 0,23 persen atau secara absolut berkurang 0,38 ribu orang, jika dibandingkan kondisi dibulan maret 2018 yang mencapai 11,25 persen atau 151,78 ribu orang.
“Tingkat ketimpangan penduduk Provinsi Sulbar yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,365 ,dimana angka ini menurun sebesar 0,001 point jika dibandungkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,366, sementara itu jika dibandingkan gini ratio maret 2018 sebesar 0,370, gini ratio Maret 2019 turun sebesar 0,005,” bebernya.
Sekedar diketahui, turut hadir dalam kegiatan tersebut Para Asisten Pemprov Sulbar, para Kepala OPD Pemprov Sulbar dan para tamu undangan lainnya.
