SULBARONLINE.COM, Mamuju — Wakil ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah mengikuti Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Sulbar tahun 2022, yang berlangsung secara virtual, Rabu (24/2/21).
Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Sulbar, Hj. Enny Anggraeni Anwar. Hadir juga Sekretaris Daerah Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Bank Indonesia perwakilan Sulbar, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan LSM dan undangan lainnya.
Wakil ketua DPRD Sulbar dari fraksi partai Golkar itu menjelaskan, penyusunan RKPD 2022 adalah untuk menjamin keterkaitan atau konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan.
Karena itu, sebut Usman, RKPD 2022 ini berlaku strategis untuk mengantar lahirnya rencana dan program Pemda sesuai dengan ketentuan maupun perubahan dinamika lingkungannya.
Demikian halnya dengan RKPD 2022 ini hendaknya disusun dan diharapkan dapat mendemonstrasikan dengan baik antara permasalahan publik dengan jenis kebijakan yang diputuskan dalam perencanaan.
“Terdapat hal kontras di tengah penyusunan perencanaan dengan dua masalah utama ; yaitu pandemi Covid-19 yang memicu masalah ekonomi dan kesehatan serta bencana gempa Sulbar tahun ini. Dua bencana yang muncul justru hadir di tengah kinerja pembangunan Sulbar pun sudah berada pada posisi memprihatinkan. Data makro Sulbar seperti yang ditunjukan terakhir dengan pertumbuhan ekonomi minus (-2,42 %), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di angka 66,11, pengangguran terbuka 3,2 % tingkat kemiskinan masih tinggi di angka 11,5 % sementara tingkat ketimpangan pada angka 6,356. Angka-angka ini hampir seluruhnya mengalami peningkatan dengan laju makin mundur,” papar Legisator asal Polman itu.
Usman menegaskan, saat ini dibutuhkan kebijakan yang serius sehingga para pihak dituntut untuk menyiasati kondisi atau masalah di daerah ini. Perubahan dinamika lingkungan yang tiba-tiba berubah, misalnya dampak bencana gempa tentu saja memerlukan perencanaan yang ekstrim berubah.
Belum lagi, kata Usman, memperhatikan tren kebijakan perencanaan anggaran yang masih lebih banyak terarah ke belanja operasional birokrasi dan hanya menyisakan belanja publik (belanja modal) pada angka 16 % lebih dari keseluruhan asumsi APBD.
“Angka 16 % lebih ini belum terdapat jaminan berapa dari angka tersebut diperuntukan untuk warga di garis kemiskinan sebesar 11,5 % dari jumlah warga Sulbar. Belum sektor kesehatan, pendidikan, inprastruktur dasar dan sebagainya,” terangnya.
RKPD Sulbar 2022, lanjut Usman, perlu dikawal bersama-sama agar perencanaan pembangunan di daerah ini akan taat azas sebagaimna yang disebut azas partisipatif, keberlanjutan.
“Hal ini untuk menghindari kegagalan perencanaan karena keterbatasan jangkauan informasi, dan terutama karena faktor-faktor politis,” pungkas mantan Ketua KPU Sulbar itu.
