SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju dipastikan kembali menerima predikat tertinggi Wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil pemeriksaan Keuangan (LHP) dari BPK RI perwakilan Sulawesi Barat tahun anggaran 2019.
Capaian ini melengkapi Hatrick atau tiga tahun beruntun dari tahun 2017, 2018 dan 2019 hasil audit BPK RI berupa WTP yang di terima Pemerintah daerah di bawah kendali Bupati Mamuju Habsi Wahid dan Irwan Pababari selaku Wakil Bupati.
Dalam acara penyerahan LHP yang dilaksanakan dengan tetap mengutamakan standar kesehatan di aula kantor BPK RI perwakilan Sulbar. Rabu, (8/7/20).
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat Muhamad Toha Arafat menyampaikan, Pemeriksaan atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten mamuju.
Penilaian tersebut, didasarkan pada tiga kriteria, pertama kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, keempat efektivitas pengendalian intern.
Meski masih terdapat beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti, namun Arafat tetap mengapresiasi keberhasilan Pemkab Mamuju dalam menyajikan laporan keuangannya
“Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajarannya, kami mengucapkan selamat atas kerja keras dan keseriusan yang dilakukan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah sehingga tahun ini bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Semoga hal ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tetap menjaga komitmen dan berbuat lebih baik lagi dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Daerah pada masa-masa yang akan datang,” ungkapnya.
Dikonfirmasi,Bupati Mamuju Habsi Wahid berharap raihan tersebut tidak lantas membuat jajaran pemkab Mamuju berbangga diri melainkan dapat menjadikan hal tersebut sebagai motivasi agar bekerja lebih keras lagi, ia tak lupa menyampaikan terimakasih kepada jajaran BPK RI perwakilan Sulbar atas arahan dan bimbingan yang dilakukan selama ini sehingga pemerintahan yang dipimpinnya dapat senantiasa on the track utamanya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.
Dirinya tak memungkiri, bahwa raihan tersebut adalah buah dari kekompakan dan kerja keras semua OPD dan staf telah bahu-membahu melakukan semua apa yang telah diarahkan, disamping itu kehadiran DPRD selaku mitra pemerintah dalam melakukan pengawasan telah berjalan cukup baik sehingga membuahkan hasil yang terbilang sangat memuaskan.
Habsi mengatakan, capaian opini WTP biasanya akan mendapat reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah manakala kelengkapan administrasi pendukung lainnya mampu di sajikan dengan baik, olehnya ia meminta semua OPD teknis dapat bekerja cepat agar hal tersebut dapat di wujudkan.
Terlepas dari itu, kegiatan Penyerahan LHP dari BPK dihadiri pula oleh ketua DPRD Mamuju Azwar anshari Habsi, Sekretaris Daerah H. Suaib, serta beberapa Kepala OPD lingkup pemkab Mamuju.(Hms/adv).
