SULBARONLINE.COM, Majene — Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat, H. Arwan M. Aras T, S.Kom Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan di Aula Hotel Villa Bogor, Kabupaten Majene, pada Rabu (13/10/2021).
Berdasarkan Data Sistem Informasi On-Line Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPFONI PPPA), periode 1 Januari – 19 Agustus 2021, telah terjadi 4.212 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 6.248 kasus kekerasan terhadap anak. Sekitar 74,24 persen dari data kekerasan terhadap perempuan tersebut adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara 58,4 persen dari kasus kekerasan anak adalah kasus kekerasan seksual.
H. Arwan M. Aras T, S.Kom selaku Anggota Komisi VIII DPR RI juga mengingatkan bahwa masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian semua pihak. Edukasi ke semua lapisan masyarakat hingga pelosok desa harus dilakukan.
”Dalam bergai bentuk dan jenis, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang tinggi. Sehingga, diperlukan upaya nyata dan sosialisasi yang terus menerus hingga ke pelosok desa, yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah serta dukungan dari masyarakat sipil sebagai upaya mencegah kekerasan-kekerasan terhadap perempuan terjadi,” papar Arwan Aras dalam sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut.
Arwan Aras juga menjelaskan bahwa dalam rapat-rapat di Komisi VIII DPR dukungan anggaran terhadap Kemen PPPA terus diperjuangkan.
“Anggaran sekitar Rp.205,5 miliar untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2021 kami anggap masih sangat kecil, sehingga kami terus mendorong peningkatan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami juga meminta Kementerian PPPA memperbanyak kegiatan sosialisasi seperti ini, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” ungkap Arwan Aras yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI.
Arwan Aras juga menjelaskan bahwa dirinya terus menyuarakan agar ada perhatian serius semua stakeholder terkait masih tingginya angka perkawinan anak.
“Komisi VIII DPR RI juga terus menyuarakan dan meminta Kemen PPPA untuk berkoordinasi dengan Kemenag RI dalam rangka menggalakkan sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Apalagi di Sulbar, angka perkawinan anak masih tergolong tinggi, sehingga perlu sinergi Pemda dan Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah ini,” harap Arwan Aras, Politisi Muda PDI Perjuangan Sulawesi Barat.
Turut hadir menjadi narasumber dalam acara ini adalah Fakih Usman, Inspektur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA yang mewakili Deputi Perlindungan Hak Perempuan.
Fakih Usman menjelaskan bahwa program Kemen PPPA didesain untuk mewujudkan 5 arahan Bapak Presiden RI terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Bapak Presiden RI telah mengamanatkan 5 (lima) isu prioritas dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu eningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Kami dari Kemen PPPA terus bekerja mempercepat pencapaian target tersebut,” jelas Fakih Usman.
Bupati Majene dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan Drs. H. Mustamin mengatakan ucapan dan penghargaan terima kasih kepada Anggota Komisi VIII yang menginisiasi kegiatan sosialisasi ini.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada inisiator kegiatan ini, Bapak H. Arwan Aras, Anggota Komisi VIII DPR RI Bersama Kemen PPPA serta Dinas PPPA Majene yang telah bekerjasama sehingga kegiatan ini dapat terlaksana di Kabupaten Majene. Sinergi yang baik antara semua pihak akan menentukan keberhasilan pencegahan kekerasa perempuan dan anak,” terang H. Mustamin.
Turut hadir dalam kegiatan ini adalah, Ibu Ketua PKK Majene Hj. Najma A. Syukri, S. Ag, Kepala Bappeda Majene Hj. Andi Adlina Basharue, Kadis PPPA Majene Hj. Riadiah Zakaria, S.Sos, MM, Perwakilan Organisasi Perempuan, Aktifis Perempuan, Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Satgas PPPA, Forum Anak Majene, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda di Kabupaten Majene.
Editor: Iqbal
