SULBARONLINE.COM, Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, menyoroti tantangan ketimpangan fiskal hingga keterbatasan anggaran daerah.
Dengan adanya situasi seperti itu, Amalia Aras menekankan perlunya sinkronisasi program pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, melalui kebijakan gubernur.
“Situasi ini sulit memang kita hindari, tapi tetap kita upaya baik itu dari yudikatif dan legislatif untuk serius mengkoordinasikan program daerah ke pemerintah pusat agar sejalan dan searah meskipun dihadapkan dengan tantangan fiskal,” terang Amalia Aras saat dikonfirmasi wartawan di Mamuju, Senin, 2 Maret 2026.
Menurutnya, masih terdapat kebijakan nasional yang dalam implementasinya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta karakteristik sosial-ekonomi daerah.
“Permasalahan utama bukan pada perencanaan, tetapi pada implementasi dan keberpihakan anggaran. Daerah membutuhkan dukungan yang proporsional agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara merata,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan aktif DPRD dalam proses perencanaan dan pengawasan program strategis nasional di daerah. Tanpa koordinasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.
Amalia berharap, pemerintah pusat lebih responsif terhadap aspirasi daerah, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Sinergi pusat dan daerah harus dibangun di atas pemahaman terhadap masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Jika tidak, pembangunan hanya akan bersifat administratif, bukan solutif,” pungkasnya.
(red/red)
