SULBARONLINE.COM, Mamuju – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, melakukan pertemuan dan silaturahmi secara sederhana dengan sejumlah pimpinan dan perwakilan Perguruan Tinggi se Kabupaten Mamuju, Sabtu (28/9/19) di pelataran Mapolresta Mamuju.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Baharuddin Djafar, Danrem 142 Tatag, Kolonel Inf. Eventius Teddy Danarto, Wakapolda Sulbar, Kombespol Endi Sutendi, Kapolresta Mamuju, AKBP Muhammad Rivai Arvan serta sejumlah pejabat utama Polda Sulbar, jajaran Korem 142 Tatag dan jajaran Polres Mamuju.
Sementara dari pihak Perguruan Tiggi, hadir Ketua Yayasan STAI Al-Azhary, Dr. Mahyuddin, Wakil Rektor III Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju, Yusran, perwakilan STIE Muhammadiyah Mamuju Furqan Mawardi, perwakilan Poltekkes Kemenkes Mamuju, Abdul Gani, pimpinan STIKES Fatimah Mamuju, Sapriadi Hermansyah dan Ketua BEM FKIP Unika Mamuju, Afnur Jarani Haseng.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi aksi unjuk rasa yang berlangsung, Kamis (26/9/19) kemarin, yang melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Mamuju dengan tuntutan menolak revisi UU KPK dan revisi RKUHP.
Perwakilan pimpinan Perguruan Tinggi di Mamuju ini diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan dan informasi terkait keterlibatan mahasiswa dari kampus yang menggelar aksi unjuk rasa tersebut.
Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Baharuddin Djafar usai pertemuan menyampaikan, pertemuan yang dilakukan ini berdasarkan evaluasi Polda Sulbar bersama Danrem 142 Tatag serta Kapolres Mamuju dalam melihat aksi unjuk rasa yang berlangsung 26 September lalu.
“Aksi kemarin sudah berjalan baik, walaupun ada hal yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan itulah kami adakan pertemuan ini, bahwa komunikasi harus terjalin dengan baik antara pihak kepolisian, aparat keamanan dengan pihak perguruan tinggi dan Badan Eksekutif Mahasiswa di setiap kampus. Dan sekaran sudah nampak, bahwa banyak yang harus kita perbaiki dan lakukan di masa yang akan datang,” kata Baharuddin .
Jenderal Polisi Bintang Satu ini menyebut, berdasarkan pertemuan tadi, maka akan dibentuk satu forum pimpinan perguruan tinggi dan satu forum kemahasiswaan.
“Forum inilah nanti yang akan sering berkomunikasi dengan kita di Kepolisian dan TNI, sehingga apabila ada aksi yang akan dilaksanakan mengatasnamakan kampus, harus melalui Badan Eksekutif Mahasiswa,” sebutnya.
“Sedangkan kalau aksi dari aliansi tidak menjadi tanggungjawab kampus, tapi kampus tetap menginformasikan kepada kita semua bahwa akan ada aksi dari Mahasiswanya yang tergabung dalam suatu aliansi. Sehingga pelayanan dan pengayoman dari aparat keamanan dapat diberikan lebih efektif,” jelasnya.
Hal itu dilakukan, kata Baharuddin, bukan untuk mendikte dan menekan pihak kampus. Justru, kata dia, ada upaya optimal yang dilakukan oleh pihak keamanan dalam menjaga dan mengawal setiap jalannya aksi.
“Proses demokrasi dan penyampaian pendapat di muka umum dilindungi oleh Undang-undang. Oleh sebab itu, dalam amanah Undang-undang itu juga aparat keamanan harus justru mengawalnya dengan baik,” ungkap Kapolda.
Tentu, lanjut mantan Karopaminal Divpropam Polri ini, proses pengawalan dari keamanan natinya harus dilakukan dengan cara protagonis, bukan antagonis.
“Protagonis itu bagaimana kita pihak keamanan merupakan bagian dari idealisme yang adek-adek mahasiswa sampaikan saat aksi. Antagonis itu kan berseberangan, sehingga ini tidak boleh dilakukan di lapangan. Sehingga terciptalah keamanan yang sesuai harapan bersama. Alhamdulillah, Pak Danrem, Kapolres, seluruh Dandim dan jajaran akan menindaklanjuti ini dengan baik,” tutup alumni Akpol 1986 ini.
Sementara itu, Danrem 142 Tatag, Kolonel Inf. Eventius Teddy Danarto mengatakan, bahwa sesuai dengan tugas TNI pada aksi demo, sifatnya hanya membantu kepolisian dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, dan membantu kepolisian untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.
“Keberadaan TNI di tempat aksi demo sifatnya hanya membantu kepolisian sesuai dengan tugas kami, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, yang dalam hal bersama-sama kita lakukan dengan kepolisian untuk menciptakan ketertiban di masyarakat,” katanya.
Sehingga, Teddy mengimbau kepada seluruh kampus di Mamuju dan di Sulawesi Barat pada umumnya untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat.
“Kita tentu menghendaki agar daerah kita senantiasa dalam situasi kondusif, pembangunan dan pendidikan bisa berjalan dengan baik, semuanya aman dan lancar. Olehnya, mari bersama-sama menjaga itu semua,” harapnya.
