SULBARONLINE.COM, Mamuju – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris membuka pelatihan berbasis kompetensi angkatan VIII 2024 yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar, Rabu, 21 Agustus 2024.
Pada pelatihan berbasis kompetensi angkatan terakhir tahun ini, diikuti sebanyak 96 peserta yang merupakan para pencari kerja yang tersebar di seluruh wilayah Sulbar. Mereka terbagi dalam enam paket pelatihan, seperti tata busana, komputer, barista, akuntansi, administrasi perkantoran dan barbershop.
Muhammad Idris mengungkapkan, para pencari kerja dari sejumlah wilayah di Sulbar yang menjadi peserta latihan tahun ini bakal dibentuk dengan pelatihan-pelatihan untuk menjadi pekerja profesional, sehingga dapat mengisi tempat kerja yang memang membutuhkan profesionalitas kerja dan mampu bersaing dalam dunia kerja kedepannya.
“Saya sudah sampaikan, jangan sampai peluang-peluang kerja disejumlah tempat baik di Sulbar maupun di tempat lain, akhirnya diisi oleh orang-orang yang di luar dari Sulbar karena kita lalai menyiapkan diri menjadi pekerja yang profesional. Pekerja profesional itu tadi, harus memiliki pengetahuan teknis dan sikap yang disebut dengan kompetensi best training,” kata Muhammad Idris.
Apalagi, kata dia, lapangan kerja di Sulbar masih sangat kurang, sehingga, para pencari kerja Sulbar dituntut untuk bisa mandiri dalam membuka usaha, bahkan mencari pekerjaan di luar daerah. Ia pun berharap, bekal pelatihan yang menjadi program pemerintah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Nah, seperti yang kita tahu, lapangan kerja itu kurang, sementara pencari kerja banyak dan oleh karena itu, seleksi alamnya muncul. Seleksi alam ini, termasuk didalamnya kemampuan para pencari kerja untuk memenuhi standar di tempat-tempat kerja itu. Jadi, ini keterpenuhan standar,” ungkapnya.
Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mendongkrak penyelesaian masalah antara lapangan kerja dengan pencari kerja yang masih sangat tinggi di Sulbar, jika gagal menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi standar atau bahkan profesional.
“Itulah yang saya harapkan, tadi 96 peserta ini tidak boleh main-main. Kalau disiapkan oleh pemerintah sebuah instrumen untuk membuat anda menjadi kompeten, ini jangan sekadar ikut menambah sertifikat kompeten tapi anda tidak kompeten. Keseriusan pembelajaran inilah yang perlu dimiliki oleh para peserta,” tutur Muhammad Idris.(*/Rls)
