SULBARONLINE.COM, Mamuju – Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS-SULBAR), semakin memantapkan persiapan jelang dialog publik Hari Pers Nasional yang akan digelar di Mamuju, Kamis (9/2/2023) mendatang.
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua IJS Sulbar Irham Asiz, dan Ketua Dewan Etik IJS Sulbar Ashari Rauf melalui dialog interaktif program Halo Sulawesi Barat di RRI Mamuju, Selasa (7/2/2023).
Ketua Dewan Etik IJS Sulbar Ashari mengatakan, Dialog Publik ini merupakan kegiatan rutin IJS Sulbar tiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional.
Melalui kesempatan itu, Ashari juga menyampaikan sejumlah issu terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers hingga problematika kemerdekaan pers di Sulawesi Barat.
“Meskipun kita tidak turut di acara puncak HPN di Medan, setidaknya kita lembaga pers di daerah ikut memeriahkan HPN ini dalam bentuk diskusi. Kita harap, output dari kegiatan ini menghasilkan dorongan baru untuk sinergi yang lebih baik lagi, utamanya pemerintah, dalam hal membangun daerah kita ini,” terang Ashari.
Ketua IJS Sulbar, Irham Azis menyampaikan, panitia telah merampungkan persiapan hingga 85 persen dua hari jelang kegiatan dialog publik yang akan dihadiri langsung Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik.
“Panitia sudah mempersiapkan segala hal di acara puncak, Insya Allah melalui dialog ini kita nantinya mendapatkan input peran pers dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dan persiapan Sulbar menjadi penyangga IKN, dan kita juga mendapatkan kualitas jurnalisme yang baik dari pelatihan jurnalis sehari setelah dialog ini kami gelar,” pungkas Irham.
Selepas dari RRI Mamuju, Irham Asiz melanjutkan dialog interaktif live TVRI Program Sulbar hari ini. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, IJS Sulbar menjadi lembaga organisasi pers lokal di Sulbar yang mempunyai semangat di momentum peringatahan HPN.
Kekompakan dan soloditas organisasi tersebut memang sering terlihat dalam berbagai kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Sebagai salah satu organisasi pers lokal di Sulbar yang rutin melaksanakan kegiatan HPN. Kami punya semangat dan sinergi kebersamaan dalam berbagai kegiatan,” ungkapnya.
Dalam organisasi pers ini kata dia, melihat perkembangan media sosial yang semakin pesat. Media sosial dan pemberitaan adalah dua hal yang berbeda. Kerja-kerja jurnalis sendiri didukung dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Media sosial itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dan jurnalis bekerja secara profesional, media bekerja punya dasar hukum dan dilindungi Undang-undang,” jelasnya.
Menyikapi perkembangan saat ini, ia berharap insan pers terus membangun optimisme dan harapan untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah. Utamanya mengcounter berita-berita hoaks.
“Perkembangan media sosial ada sisi negatif dan positifnya. Hoaks menjadi sisi negatifnya, Peran media arus utama sangat besar membendung hoaks dari medsos, harus mampu mengedukasi publik dengan berita yang akurat,” harapnya.
