SULBARONLINE.COM, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemkab se-Sulbar sudah menyalurkan berbagai bantuan sosial ke masyarakat terdampak Covid-19 dan juga dalam menghadapi bulan Ramadan 1441 hijriah.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Sulbar Rayu berharap agar seluruh bantuan, baik bansos, pembagian sembako, dan berbagai bantuan lainnya bisa tepat sasaran.
“Kita tentu sangat mendukung pemda salurkan banyak bantuan ke masyarakat. Tapi, kami minta agar bantuan-bantuan itu betul-betul tepat sasaran. Orang-orang yang sangat membutuhkan itulah yang harus jadi sasaran utama,” kata Ketua Komisi III DPRD Sulbar ini, Kamis (21/5/2020).
Ia menambahkan, sangat banyak bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah dalam masa pandemi Covid-19, mulai bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Makanya perlu pendataan yang betul-betul valid sehingga seluruh bantuan tersebut tepat sasaran.
“Bayangkan banyak sekali bantuan selama masa pandemi Covid-19 ini. Ada dari pusat, ada provinsi, dan ada kabupaten. Sangat disayangkan kalau bantuan sebanyak ini tidak tepat sasaran. Makanya, pendataannya harus betul-betul bagus. Kami dari DPRD juga akan melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan ini,” jelas Rayu.
Sejak bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan sejumlah program bantuan dari pemerintah pusat, seperti kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggarannya adalah Rp37,4 triliun.
Kartu Sembako yang diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp200.000 per bulannya dan totalnya adalah Rp43, 6 triliun.
Kartu Prakerja, yang sudah dsampaikan sebanyak 5,6 juta orang, berupa insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun.
Pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun.
Sebagian Dana Desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa yang diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun.
Memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya adalah Rp16,9 triliun.
