SULBARONLINE.COM, Yogyakarta — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik akan menyusun Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022.
Untuk kegiatan penyusunan Rencana Induk ini, pihak Diskominfoperss Sulbar menggandeng Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Tujuannya untuk implementasi pembangunan dan percepatan SPBE Provinsi Sulawesi Barat.
Penandatangan PKS antara Pemprov Sulbar dan UGM berlangsung di ruang pertemuan Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM, Rabu 3 November 2021. Hadir dalam acara penandatangan PKS, Dekan Fisipol UGM, Dr. Wawan Mas’udi, SIP, MPA, Direktur Tim CfDS Fisipol UGM, Kadis Diskominfo Sulbar Safaruddin SDM, S.Sos, M.AP,Kabid Layanan E-Government Muh. Ridwan Djafar, Kasi Tata Kelola Muh Fahrurraziq dan Omar Qasas, Staf Bidang Layanan E-Government.
“Tahun ini kita baru melakukan penandatangan perjanjian kerjasama. Insya Allah tahun depan kita sudah bisa memiliki rencana induk SPBE. Dengan target pemanfaatan yakni panduan penerapan SPBE untuk efektifitas birokrasi melalui transformasi digital, pedoman dan titik awal desain integrasi sitem, sebagai bagian dari proses membangun big data serta menjadi arah untuk pembentukan Sulbar Smart Province,” kata Kadis Diskominfopers Provinsi Sulbar, Safaruddin Sanusi DM, usai penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemprov dan UGM.
Menurut Safaruddin, dengan penandatangan kerjasama ini pihaknya berharap dokumen rencana induk dapat selesai tepat waktu, berkualitas, materinya sesuai dengan kebutuhan daerah dan sinkron dengan kebijakan nasional saat ini dan nanti.
“Seluruh pimpinan, baik Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar sangat mendukung percepatan transformasi digital. Rencana induk ini sangat urgen, sehingga jika penyusunan dokumen telah selesai, kita berharap rencana induk ini dapat menjadi pedoman dan titik awal desain dan integrasi sistem sehingga transformasi digital atau pembangunan SPBE di Pemprov Sulbar dapat berjalan lebih maksimal,” harap Safaruddin.
Bersama UGM, lanjut Safar, itu karena sejumlah pertimbangan, diantaranya karena UGM adalah salah satu mitra awal tim SPBE nasional dalam menyusun kebijakan dan mengevaluasi SPBE instansi pemerintah.
Selain itu, kata mantan Kabiro Umum Pemprov Sulbar ini, UGM adalah universitas yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan teknologi informasi. Salah satu wujudnya adalah dengan mendorong program peningkatan kecerdasan digital anak anak muda indonesia serta melaksakan magang atau KKN tematik untuk pengembangan SPBE.
Kabid Layanan E-Government Diskominfopers Sulbar, Muh Ridwan Djafar menambahkan, rencana induk yang akan disusun terdiri atas arsitektur dan peta rencana SPBE Sulbar selama lima tahun. Memuat paling tidak visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, arah kebijakan dan peta rencana strategis SPBE. Penyusunanannya mengacu pada Rencana induk Nasional yang terdapat pada lampiran Perpres 95 tahun 2018, RPJMD dan kesesuaian kebutuhan masing masing daerah.
Sementara itu, merespon kerjasama ini, Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi menyampaikan, pihak UGM akan membantu semaksimal mungkin pencapaian target yang diharapkan Pemprov Sulbar dalam membangun SPBE. Dengan melibatkan tenaga tenaga terbaik yang dimiliki, berasal dari lintas Fakultas yang terkait dengan transformasi digital.
Pihak UGM juga siap memfasilitasi keterhubungan dengan pihak berkompeten dalam kebijakan SPBE di tingkat nasional dari kementerian dan lembaga terkait.
“Rencana induk SPBE Sulbar akan menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan SPBE di dalam empat area yakni tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi serta SDM SPBE. Yang mana, kebijakan, strategi dan implementasi pengembangan SPBE itu tidak hanya sekedar urusan hardware dan software, tapi lebih jauh dari itu adalah tentang bagaimana layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dapat semakin cepat, transparan dan akuntabel,” jelas Wawan Mas’udi.
